Rabu, 15 January 2014

Perusakan Lingkungan Didominasi Korporasi

Banyak modus yang dilakukan perusahaan besar dalam memuluskan bisnisnya yang berujung pada kerusakan lingkungan.
KAR

Korporasi menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh korporasi menembus angka 82,5%. Dalam hal ini, pertambangan dan hutan tanaman industri (HTI) telah menjadi predator puncak ekologis.



Demikian diungkapkan Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, di Jakarta, Rabu (15/1). Menurutnya, industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan sawit merupakan skala besar predator puncak ekologis.



“Ada 52 perusahaan besar yang menjadi pelaku berbagai konflik lingkungan, sumber daya alam, dan agraris,” katanya.



Walhi mencatat, banyak modus yang dilakukan perusahaan besar dalam memuluskan bisnisnya yang pada akhirnya merusak lingkungan. Setidaknya, ada beberapa modus yang sering dilakukan. Misalnya, gratifikasi dalam proses penetapan tata ruang kabupaten. Gratifikasi juga terjadi saat proses tanah hasil alih fungsi, fasilitas proses pengkajian, dan kunjungan ke lapangan. Selain itu sering terjadi suap untuk mempengaruhi usulan review kawasan hutan dari gubernur ke Kementerian Kehutanan.



“Meskipun tanggungjawab yang hendak kita gugat dalam pelanggaran HAM ini adalah aktor di luar negara sebagai elemen pentingnya, namun tetaplah pengurus negara yang harus mengambil peran-peran yang kuat untuk mendesak tanggungjawab korporasi, lembaga keuangan internasional dan aktor non negara lainnya,” tambah Abet.



Menurut Abet, pemerintah bukan saja lemah mengambil peran-peran tersebut. Ia curiga pemerintah saling bertelikung dengan korporasi, bagaimana pelaku bisnis juga berupaya mengelak dari tanggungjawab. Oleh karena itu, marak terjadi pemindahan tanggungjawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan kepada negara.



Abet juga menilai, salah satu persoalan lingkungan hidup yang belum secara sistematis disentuh yakni soal ketimpangan sumber daya alam. Sinarmas dan Wilmar dikatakan masih merupakan dua grup raksasa perkebunan kelapa sawit di Indonesia.



Sinar Mas dengan luas 25.111 hektare yang tertanami dan 48.226,23 hektare lahan yang menjadi pencadangan. Sementara itu, Wilmar memiliki 17 anak perusahaan dengan aset seluas seluas 288 ribu ha. Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur, Wilmar memiliki cadangan lahan seluas 74.611,62 hektare, sedangkan 47.213,04 hektare sudah ditanami.



Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Dwitho Frasetiandy mengatakan bencana alam melanda sejumlah wilayah hamper sama seperti tahun lalu. Namun menurutnya, Pulau Jawa menjadi daerah dengan tingkat bencana alam tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebabnya, selain faktor alam, adalah faktor manusia yang terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi kekayaan alam.

 

"Hampir semua daerah dan kota tidak ada yang selamat dari bencana alam. Faktor manusia sangat mempengaruhi. Contohnya, pembalakan ilegal membuat hutan menjadi gundul yang berujung pada berkurangnya tingkat penyerapan air. Masyarakat harus lebih peduli dan mencintai lingkungan, agar dapat mengurangi risiko terjadinya bencana alam,” tuturnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua