Kamis, 16 January 2014

Hakim Vonis Empat Tahun Terdakwa Perdagangan Manusia

ANT

Majelis hakim Pengadilan Negeri Blambanganumpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung diketuai Slamet Widodo dengan anggota Anggi Maha Catri dan Maharta N, menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Nova Ari Susanto, terdakwa I kasus perdagangan manusia.



"Terdakwa satu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sehingga dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara," ujar hakim Slamet, dalam persidangan di Blambanganumpu, Kamis (16/1).



Dalam perkara pidana dengan nomor: 151/Pid.B/2013/PNBU itu, Nova didakwa dengan empat pasal, yakni pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Dia juga dijerat dengan pasal 53 ayat (1) KUHP juncto pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Terdakwa juga dikenai pasal 53 ayat (1) KUHP juncto pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas vonis itu, Nova menyatakan pikir-pikir.



Begitupula dengan jaksa penuntut umum Patar Halomoan Pakpahan yang menyatakan senada dengan Nova atas keputusan ditetapkan di ruang sidang berukuran 5x10 meter itu.



Koordinator Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Way Kanan Feri Soneri menyatakan sudah beberapa kali membela Nova, seperti kasus pencurian dan membawa senjata tajam.



Pada kasus perdagangan manusia yang dilakukannya, Nova berniat menjual saksi korban Amdawati Binti Sukirman warga Rebangtinggi Kecamatan Banjit.



Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama empat tahun, sehubungan Nova meminta istrinya, Ainun Hadisah untuk melayani sejumlah laki-laki di sebuah kafe remang-remang di Kabupaten Lampung Barat serta menggunakan uang yang diperoleh Ainun untuk kepentingan pribadinya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua