Jumat, 17 January 2014

Banyak Media Online Labrak Kode Etik Jurnalistik

Akurasi adalah pelanggaran yang paling banyak dilakukan
HRS

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melihat mayoritas media online tidak lagi memperhatikan kode etik jurnalistik saat menyajikan beritanya. Ini merupakan hasil penelitian kecil AJI terhadap tantangan media berbasis internet.
 
“Rata-rata 6 dari 10 media online melanggar kode etik,” tutur Ketua Umum AJI Eko Maryadi kepada , Kamis (16/1).
 
Eko menuturkan pelanggaran etik yang banyak dilakukan media online adalah persoalan akurasi. Atas nama kecepatan, banyak media online yang tidak lagi memperhatikan keakurasian berita. Contoh kecil adalah ejaan nama narasumber yang masih sering salah.
 
Ketidakberimbangan berita acapkali menjadi tantangan media online. Eko melihat media siber ini jarang mewartakan suatu berita secara berimbang. Sedikit informasi saja tanpa menguji kebenarannya sudah dapat ditayangkan dan dikonsumsi masyarakat. Padahal, prinsip dasar media adalah harus selalu melakukan dan
 
Fenomena ini, sambung Eko, dapat merugikan hak masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh informasi secara benar. Tidak hanya itu, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan berita secara utuh. Namun, lagi-lagi media siber mengabaikan prinsip dasar tersebut.
 
Kelengkapan dan keutuhan suatu berita menjadi hal langka. Berbeda dengan media cetak, media online seringkali menyuguhkan suatu berita secara sepotong-potong. Melengkapi berita pertama yang telah ditampilkan tersebut dapat dilihat pada berita kedua atau ketiga. Tentu saja hal ini menjadi persoalan. Sebab, esensi suatu berita menjadi hilang.
 
“Pemecahan berita dapat menghilangkan esensi dari suatu berita itu,” lanjut Eko.
 
Anggota AJI Indonesia yang turut melakukan riset untuk Persoalan Tata Kelola Internet di Indonesia Johanes Heru Margianto mengamini apa yang dikeluhkan Eko. Berdasarkan penelitiannya, media online memang banyak yang tidak mengikuti kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya.
 
Prinsip 5W+1H yang menjadi komponen utama suatu berita sudah diabaikan. Prinsip itu adalah sebuah berita harus memuat informasi what (apa), when (kapan), where (dimana), who (siapa), why (mengapa), dan how (bagaimana). Ia melihat banyak media online yang hanya menayangkan berita dengan komponen 3W+1H. “Keberimbangan ini tidak hadir dalam satu berita, tapi berita selanjutnya,” ucapnya di dalam diskus yang diselenggarakan AJI, Kamis (16/1).
 
Pria yang telah lama menjadi jurnalis online di suatu media nasional ini melihat prinsip dan mengalir adalah nilai baru. Heru  tidak mengetahui sejak kapan dan siapa yang memulai ketika berita yang belum diuji kebenarannya seperti verifikasi dan konfirmasi dapat dijadikan suatu berita. Sehingga, banyak jurnalisme di internet yang sering dituding memuat berita yang tak berimbang.
 
“Pada titik ini, dimana seharusnya media berdiri, kecepatan atau akurasi,” tanyanya.
 
Meskipun banyak media siber yang melanggar kode etik, khususnya akurasi dan keberimbangan, Eko menolak menyimpulkan untuk kembali ke media cetak. Persoalan wadah untuk menjadi tempat menyuguhkan berita bukanlah jawaban dalam menjawab fenomena ini.
 
Menurutnya, kacamata untuk melihat wadah berita adalah kacamata bisnis, bukan kacamata etik. Sebab, media online dapat bertransformasi ke media cetak. Ketika suatu media massa ingin menggunakan kertas sebagai perantaranya, perusahaan harus memperhitungkan banyak hal, di antaranya adalah biaya untuk kertas, mesin cetaknya, maupun waktu penyebaran berita.
 
“Jadi, pelanggaran kode etik ini bukan soal media. Soal media untuk menggunakan cetak atau tidak adalah soal bisnis, atau tidak,” tandasnya.


hukumonline



check recheck, cover both side.











update







worth

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua