Senin, 20 January 2014

KPK: Pelacakan Aset Akil Mochtar Belum Tuntas

ANT

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pelacakan aset milik Akil Mochtar belum tuntas, meski akan segera memproses tahap penuntutan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.



"Belum. Penelusuran aset masih terus berlangsung," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1).



Sejauh ini, KPK telah menyita aset kekayaan Akil. "Mengenai detailnya 'item'-nya saya kurang tahu. Tapi secara garis besar nilai asetnya yang telah disita adalah sekitar Rp100-200 miliar. Angka itu bisa bertambah jika tim KPK menemukan lagi," katanya.



Berdasarkan hasil penyidikan KPK, kata Johan, beberapa aset milik Akil seperti mobil, tanah dan rumah telah disita. Aset tersebut bervariasi kepemilikannya baik yang masih atas namanya atau telah dipindahtangankan. "Rekening Akil juga telah diblokir." Penelusuran aset terus berlangsung nampak dari penyidikan pada Senin siang terhadap Sekjen MK Janedri Mahilli Gaffar sebagai saksi dengan tersangka Akil.



Janedri hadir sebagai saksi Akil dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dirinya menyerahkan bukti setoran gaji milik Akil periode 2008-2013.



Dalam kasus TPPU, Akil sebagai tersangka dapat terjerat kurungan maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar merujuk pada UU yang disangkakan kepadanya.



Mantan ketua MK itu disangkakan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua