Pemerintah meminta kepada para erksportir untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di bank-bank dalam negeri. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, hal ini dapat meningkatkan supply dolar AS untuk menjaga stabilitas Rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi domestik.
"Sudah saatnya uang yang diparkir di luar negeri di bawa ke dalam. Taruh saja di perbankan dalam negeri, maka rupiah kita pasti akan kinclong luar biasa," kata Hatta, di Jakarta, Kamis (21/1).
Hatta mengatakan, nilai ekspor Indonesia yang mencapai AS$15 miliar per bulan dapat menjadi modal terhadap penguatan Rupiah. Hal tersebut semakin terbuka lebar jika industri perbankan dalam negeri menerima DHE.
"Kita akan mengalami kekuatan, supply (dolar AS) akan ada. Bank Indonesia juga tidak akan repot," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan Ketidakpastian hukum menjadi salah satu alasan eksportir enggan memarkirkan Devisa Hasil ekspor (DHE) mereka di dalam negeri.
Ketidakpastian hukum tercermin dari sulitnya mengeksekusi kasus wanprestasi di Indonesia. Bahkan jika ada kasus, eksekusi sering berjalan alot sehingga memakan waktu yang panjang. Ketidakpastian seperti ini malah merugikan pelaku usaha.
“Di Indonesia itu, bisa naik bandingnya sampai bertahun-tahun. Untuk para pelaku usaha, hal seperti itu tidak bisa diterima,” katanya.
Persoalan-persoalan itu menyebabkan transaksi perdagangan komoditas para eksportir dalam negeri menggunakan hukum yang berlaku di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.
“Jadi menurut saya, ketika nanti keadaan normal lagi, tolong ingat untuk memperbaiki hukum kita. Kenapa CPO (minyak sawit mentah) parkir di Singapura? Karena pembeli CPO mintanya pakai hukum di luar negeri, tidak mau pakai hukum Indonesia,” kata Sigit.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik para eksportir yang memarkirkan Dana Hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri. Menurutnya, salah satu tujuan DHE ini untuk memperkuat perbankan-perbankan yang ada di dalam negeri.
“Saya rasa sekarang ini ekspor yang dilakukan para eksportir, itu sudah mulai dilaporkan secara tertib oleh para eksportir itu. jadi ini tentu merupakan suatu komitmen yang baik,” kata Agus.
Ia berharap, para eksportir yang menerapkan DHE ini semakin lama semakin bertambah. “Itu adalah bentuk yang lain yang kita harapkan dukungan dari para eksportir untuk bisa menggunakan dana dari hasil ekspor itu di dalam negeri,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lebihi Taget
Pemerintah mengumumkan bahwa realisasi investasi di tahun 2013 melampaui dari target yang ditetapkan. Hatta Rajasa mengatakan, investasi 2013 mencapai Rp398,6 triliun. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp390 triliun.
"Realisasi 2012 itu baru Rp229,9 triliun, pada 2013 kita targetkan Rp390 triliun. Tetapi, realisasinya adalah Rp398,6 triliun," kata Hatta.
Ia mengatakan, mayoritas realisasi investasi didominasi oleh investasi baru, yaitu 63 persen dari jumlah Rp398,6 triliun. Atas dasar itu, Hatta yakin bahwa tren penempatan modal di Indonesia masih terus terjadi. Menurutnya, sektor investasi yang paling diminati adalah sektor migas. Persentase sektor migas di tahun 2013 mencapai 21 persen.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, angka realisasi investasi 2013 yang melampaui target itu seharusnya tak membuat investor gelisah. Menurutnya, semakin ke depan maka investasi penanaman modal di Indonesia semakin bertumbuh.
"Bahwa investasi langsung baik intl maupun dalam negeri, investasi perluasan maupun baru tetap bullish terhadap kondisi Indonesia," kata Mahendra.
Meski begitu, lanjut Mahendra, terdapat sejumlah faktor yang mesti menjadi perhatian pemerintah dan regulator. Sejumlah faktor tersebut adalah pembangunan infrastruktur, upah tenaga kerja Indonesia yang meningkat serta adanya kepastian hukum.
"Yang penting daya tarik utama, jangan sampai daya tarik terabaikan," pungkasnya.
"Sudah saatnya uang yang diparkir di luar negeri di bawa ke dalam. Taruh saja di perbankan dalam negeri, maka rupiah kita pasti akan kinclong luar biasa," kata Hatta, di Jakarta, Kamis (21/1).
Hatta mengatakan, nilai ekspor Indonesia yang mencapai AS$15 miliar per bulan dapat menjadi modal terhadap penguatan Rupiah. Hal tersebut semakin terbuka lebar jika industri perbankan dalam negeri menerima DHE.
"Kita akan mengalami kekuatan, supply (dolar AS) akan ada. Bank Indonesia juga tidak akan repot," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan Ketidakpastian hukum menjadi salah satu alasan eksportir enggan memarkirkan Devisa Hasil ekspor (DHE) mereka di dalam negeri.
Ketidakpastian hukum tercermin dari sulitnya mengeksekusi kasus wanprestasi di Indonesia. Bahkan jika ada kasus, eksekusi sering berjalan alot sehingga memakan waktu yang panjang. Ketidakpastian seperti ini malah merugikan pelaku usaha.
“Di Indonesia itu, bisa naik bandingnya sampai bertahun-tahun. Untuk para pelaku usaha, hal seperti itu tidak bisa diterima,” katanya.
Persoalan-persoalan itu menyebabkan transaksi perdagangan komoditas para eksportir dalam negeri menggunakan hukum yang berlaku di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.
“Jadi menurut saya, ketika nanti keadaan normal lagi, tolong ingat untuk memperbaiki hukum kita. Kenapa CPO (minyak sawit mentah) parkir di Singapura? Karena pembeli CPO mintanya pakai hukum di luar negeri, tidak mau pakai hukum Indonesia,” kata Sigit.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik para eksportir yang memarkirkan Dana Hasil ekspor (DHE) di perbankan dalam negeri. Menurutnya, salah satu tujuan DHE ini untuk memperkuat perbankan-perbankan yang ada di dalam negeri.
“Saya rasa sekarang ini ekspor yang dilakukan para eksportir, itu sudah mulai dilaporkan secara tertib oleh para eksportir itu. jadi ini tentu merupakan suatu komitmen yang baik,” kata Agus.
Ia berharap, para eksportir yang menerapkan DHE ini semakin lama semakin bertambah. “Itu adalah bentuk yang lain yang kita harapkan dukungan dari para eksportir untuk bisa menggunakan dana dari hasil ekspor itu di dalam negeri,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lebihi Taget
Pemerintah mengumumkan bahwa realisasi investasi di tahun 2013 melampaui dari target yang ditetapkan. Hatta Rajasa mengatakan, investasi 2013 mencapai Rp398,6 triliun. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp390 triliun.
"Realisasi 2012 itu baru Rp229,9 triliun, pada 2013 kita targetkan Rp390 triliun. Tetapi, realisasinya adalah Rp398,6 triliun," kata Hatta.
Ia mengatakan, mayoritas realisasi investasi didominasi oleh investasi baru, yaitu 63 persen dari jumlah Rp398,6 triliun. Atas dasar itu, Hatta yakin bahwa tren penempatan modal di Indonesia masih terus terjadi. Menurutnya, sektor investasi yang paling diminati adalah sektor migas. Persentase sektor migas di tahun 2013 mencapai 21 persen.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, angka realisasi investasi 2013 yang melampaui target itu seharusnya tak membuat investor gelisah. Menurutnya, semakin ke depan maka investasi penanaman modal di Indonesia semakin bertumbuh.
"Bahwa investasi langsung baik intl maupun dalam negeri, investasi perluasan maupun baru tetap bullish terhadap kondisi Indonesia," kata Mahendra.
Meski begitu, lanjut Mahendra, terdapat sejumlah faktor yang mesti menjadi perhatian pemerintah dan regulator. Sejumlah faktor tersebut adalah pembangunan infrastruktur, upah tenaga kerja Indonesia yang meningkat serta adanya kepastian hukum.
"Yang penting daya tarik utama, jangan sampai daya tarik terabaikan," pungkasnya.