Rabu, 22 January 2014

Insiden Penembakan TKI Terus Berulang di Malaysia

Migrant Care menilai penembakan itu merupakan extra judiciary killing dan melanggar HAM.
ADY
Migrant Care mengecam tindakan Polisi Diraja Malaysia yang menembak
mati tiga orang pekerja migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara
Barat (NTB). Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah,
peristiwa itu terjadi pada 11 Januari 2014. Anis mencatat ketiga korban
adalah Wahab (buruh perkebunan sawit), Sudarsono (bekerja
di pabrik besi), dan Gusti Randa (pekerja konstruksi).

Anis menjelaskan, kakak Sudarsono bernama Saopi mengatakan keluarga baru mendapat informasi tentang kematian itu sehari setelah peristiwa terjadi. Informasi yang diterima keluarga Sudarsono pada 12 Januari 2014 disampaikan oleh anggota keluarga yang kebetulan bekerja di Malaysia. Saat itu dia menyaksikan berita di televisi Malaysia yang memberitakan tentang penembakan tiga pekerja migran Indonesia.

Keluarga Gusti Randa, masih menurut Anis, mendapat informasi dari KJRI Johor Baru, Malaysia. KJRI menyampaikan bahwa Polisi Diraja Malaysia melakukan penembakan kepada tiga korban pada 11 Januari 2014. Versi polisi Malaysia, sehari sebelum penembakan terjadi perampokan. Ketiga korban dicurigai sebagai pelaku. Petugas patroli Malaysia karena menuduh ketiga TKI melawan.
 
Ironisnya, kepulangan jenazah ketiga korban diurus lewat jasa sebuah perusahaan dan keluarga harus membayar Rp15 juta untuk setiap jenazah. Anis menjelaskan dengan susah payah, keluarga korban menebus biaya itu dengan cara berhutang dan sebagian dari iuran keluarga. Ketiga jenazah itu diantar ke rumah keluarga dengan didampingi staf KJRI Johor Baru dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri. Pada 18 Januari 2012 jenazah dimakamkan di kampung halaman masing-masing.
 
Migrant Care mengecam keras penembakan yang dilakukan Polisi Diraja Malaysia. Serta menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang hanya mengantar pemulangan jenazah korban ke kampung halaman. Tapi tidak melakukan protes dan pengusutan atas peristiwa penembakan tersebut. Padahal, tembak mati dilakukan hanya berdasarkan pada dugaan bahwa para korban akan melakukan kejahatan.

“Menurut Migrant Care penembakan ini merupakan extra judiciary killing yang melanggar HAM. Polisi semestinya tidak boleh melakukan tembak mati terhadap sipil,” kata Anis dalam keterangan pers yang diterima hukumonline.

Bagi Anis di tengah situasi muram atas penyksaan keji terhadap Erwiana Sulistyaningsih oleh majikannya di Hongkong. Lalu Satinah yang menunggu eksekusi hukuman mati di Arab Saudi karena pemerintah Indonesia tak kunjung membayar diyat. Sekarang tiga pekerja migran Indonesia asal Lombok ditembak mati Polisi Diraja Malaysia.

“Kasus ini menambah rentetan panjang jumlah TKI yang menjadi korban tembak mati Polisi Diraja Malaysia, dimana sepanjang tahun 2007-2014 setidaknya 164 TKI menjadi korban tembak mati Polisi Malaysia dan tak satu pun tuntas secara hukum,” kecam Anis.

Kasus ini di mata Wakil Ketua Timwas Penempatan TKI DPR, Poempida Hidayatulloh, semakin menunjukkan tidak ada itikad baik Polisi Malaysia dalam menangani masalah pendatang asing tanpa izin. Ia mencatat peristiwa itu sudah terjadi untuk kesekian kalinya, namun tidak ada tindak lanjut secara hukum terhadap oknum Polisi.

Anehnya, dikatakan Poempida, Presiden cenderung berdiam diri melihat berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap bangsa Indonesia. Padahal ketika disadap Australia, Presiden marah marah dan bertindak keras terhadap Australia. “Mengapa dalam hal ini Presiden tidak tanggap sedikitpun,” tandasnya.

Poempida berjanji akan meminta keterangan pemerintah pada rapat Timwas Kamis (23/1) besok. Ia berharap pemerintah menyadari bahwa persoalan yang dihadapi TKI Malaysia itu sangat serius. Sehingga dpat merespon dengan tegas dan keras kepada pemerintah Malaysia.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua