Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perbankan harus berbenah diri. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, pembenahan yang dilakukan dapat berupa kesiapan perbankan baik dari sektor pasar modal maupun bisnisnya.
Untuk MEA di sektor pasar modal, harus sudah terintegrasi pada tahun 2015. Sedangkan bagi perbankan harus sudah terintegrasi pada 2020. Menjelang MEA tahun 2015, Muliaman mengatakan terdapat tiga area yang harus diperhatikan tiap industri keuangan di Indonesia, termasuk perbankan.
“Ada tiga area yang harus diperhatikan sebelum integrasi MEA,” kata Muliaman di Jakarta, Senin (3/2).
Area pertama, lanjut Muliaman, berkaitan dengan capacity building atau kekuatan daya tampung. Peningkatan daya tampung berupa sumber daya alam dan institusi ini penting bagi keberlangsungan industri keuangan di Indonesia. Area kedua terkait dengan pengembangan infastruktur keuangan atau financial infrastructure development.
Muliaman mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut dapat berupa informasi teknologi di industri keuangan. Sedangkan area yang ketiga berkaitan dengan harmonisasi aturan dan regulasi sesama anggota MEA. Untuk area ini, Indonesia harus memiliki waktu dalam mendiskusikan celah regulasi sesama negara ASEAN lain di MEA.
“Banyak inisiatif di Asean Banking Integration Framework (ABIF), misalnya di capital market. Kami harap kalau ini bisa tercapai, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari integrasi,” kata Muliaman.
Salah satu pembenahan menjelang MEA 2015, OJK berencana akan mengeluarkan road map good corporate governance (GCG) di industri keuangan. Muliaman berharap, road map ini nantinya dapat memperbaiki tata kelola industri keuangan di Indonesia agar tak kalah dari negara lain. “Intinya memperbaiki governance dari emiten-emiten yang ada di pasar modal kita, agar kemudian tidak kalah dengan kualitas governance di negara-negara tetangga,” pungkasnya.
Untuk MEA di sektor pasar modal, harus sudah terintegrasi pada tahun 2015. Sedangkan bagi perbankan harus sudah terintegrasi pada 2020. Menjelang MEA tahun 2015, Muliaman mengatakan terdapat tiga area yang harus diperhatikan tiap industri keuangan di Indonesia, termasuk perbankan.
“Ada tiga area yang harus diperhatikan sebelum integrasi MEA,” kata Muliaman di Jakarta, Senin (3/2).
Area pertama, lanjut Muliaman, berkaitan dengan capacity building atau kekuatan daya tampung. Peningkatan daya tampung berupa sumber daya alam dan institusi ini penting bagi keberlangsungan industri keuangan di Indonesia. Area kedua terkait dengan pengembangan infastruktur keuangan atau financial infrastructure development.
Muliaman mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut dapat berupa informasi teknologi di industri keuangan. Sedangkan area yang ketiga berkaitan dengan harmonisasi aturan dan regulasi sesama anggota MEA. Untuk area ini, Indonesia harus memiliki waktu dalam mendiskusikan celah regulasi sesama negara ASEAN lain di MEA.
“Banyak inisiatif di Asean Banking Integration Framework (ABIF), misalnya di capital market. Kami harap kalau ini bisa tercapai, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari integrasi,” kata Muliaman.
Salah satu pembenahan menjelang MEA 2015, OJK berencana akan mengeluarkan road map good corporate governance (GCG) di industri keuangan. Muliaman berharap, road map ini nantinya dapat memperbaiki tata kelola industri keuangan di Indonesia agar tak kalah dari negara lain. “Intinya memperbaiki governance dari emiten-emiten yang ada di pasar modal kita, agar kemudian tidak kalah dengan kualitas governance di negara-negara tetangga,” pungkasnya.