Rabu, 05 Pebruari 2014

Polri-BNN Samakan Persepsi Pemberantasan Narkoba

ANT
Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatukan persepsi dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang selama ini masih dinilai berseberangan antara hukuman pidana dan rehabilitasi bagi penyalah guna.

"Rapat koordinasi ini bertujuan untuk sinergitas pelaksanaan tugas BNN dan Polri dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," kata Kepala BNN Anang Iskandar dalam pidatonya pada rapat koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Tugas dalam P4GN di Jakarta, Rabu.

Anang mengatakan hal itu dilatarbelakangi jumlah penyalah guna narkotika yang sudah mencapai empat juta jiwa dan tren yang terus meningkat.

Ditambah lagi, lanjut dia, penyalah guna mengonsumsi narkoba ilegal baik sintetis, alami maupun narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat.

"Kita bisa bangga hari ini hadir bebas narkoba, tapi anak cucu kita bisa kena narkoba kalau kita tidak memahami dan mengantisipasi dampak narkoba," katanya.

Menurut Anang, hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat terselesaikan adalah pandangan masyarakat dan penegak hukum terhadap pengguna narkoba yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dan stigma lainnya.

"Program rehabilitasi belum dapat berjalan dengan baik, karena pengguna narkoba belum "by name by address"," katanya.

Anang mengatakan diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif dimana pelaku kejahatan yang terlibat jaringan peredaran gelap narkoba tidak hanya dihukum dengan undang-undang narkotika, tetapi juga dijerat undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara terpisah.

"Sedangkan, terhadap pengguna narkoba diberikan alternatif penghukuman berupa rehabiliasi," katanya.

Dia berharap rakor tersebut adanya kesepahaman bersama dalam menekan laju pengguna narkoba di Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan akan berkoordinasi dengan BNN dalam mereduksi peredaran narkoba.

"Rakor ini sangat penting, menumbuhkan satu persepsi dan langkah di lapangan memberantas narkoba dari hulu ke hilir," katanya.

Terkait TPPU, Suhardi mengatakan, akan mengoperasikan dengan pelatihan-pelatihan untuk menangani kasus narkoba merangkap TPPU.

"Kita tidak lihat umur, kita memiliki keprihatinan yang tinggi. Ini menyangkut masalah bangsa, untuk penyalah guna kita sembuhkan dengan rehabilitasi," katanya.
Pe4mberantasan Narkoba
 - suparjono
06.07.15 14:06
Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak ada salahnya jika BNN membangun komunikasi antara Polsek, Koramil dengan para pengurus RT/RW sehingga akan tercipta sarana pengawasan dilingkungan.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua