Rabu, 12 Pebruari 2014

MK Tolak Pengujian UU Narkotika

Pemohon berharap penanganan perkara narkotika ini lebih baik lagi.
ASH

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2)   tentang Narkotika yang dimohonkan seorang pengguna narkotika, Firman Ramang Putra. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal-pasal yang mengatur ancaman hukuman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.
 
“Menyatakan menolak pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 89/PUU XI/2013 di ruang sidang utama MK, Rabu (12/2).
 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan UUD 1945 telah melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum. Artinya, mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. Ketiga pasal yang dimohonkan konstitusionalitas dalam UU Narkotika itu merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara.
 
“Sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, atau menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika,” tutur Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.
 
Karena itu, sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,  setiap warga negara yang melanggar karena pasal-pasal itu berlaku untuk semua orang. Selain itu, ketentuan yang dimohonkan pengujian  bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
 
Khusus pengujian konstitusionalitas Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Mahkamah merujuk putusan MK No. 48/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang pada intinya menyatakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 berlaku juga untuk permohonan pemohon, sehingga menurut Mahkamah permohonan pemohon khusus berkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menjadi tidak beralasan hukum,” tuturnya.
 
Usai persidangan, kuasa hukum pemohon, Muhammad Yusuf Hasibuan mengapresiasi putusan MK ini sebagai putusan final. Namun, dia menyayangkan putusan Mahkamah tidak memberikan gambaran yang jelas dan memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pengguna narkoba. “Selama ini yang terjadi penumpukan kasus pengguna narkotika di Lapas, bukan pemiliknya, bukan bos-bos besarnya yang dipenjara,” keluhnya.
 
Menurutnya, maksud persoalan diskriminasi di sini seharusnya Mahkamah harus bisa membedakan antara dan pengedar besar narkotika. “Tetapi, ke depan kita berharap adanya pengujian Undang-Undang ini penanganan perkara narkotika ini lebih baik lagi.”
 
Firman Ramang Putra melalui kuasa hukumnya meminta MK membatalkan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang mengatur ancaman hukuman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I itu. Sebab, ketentuan itu tidak membedakan ancaman hukuman yang adil bagi pelaku sesuai perannya masing-masing dalam peredaran gelap narkotika.
 
Menurutnya, ancaman hukuman Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika sangat menciderai rasa keadilan yang seolah pemohon sebagai pemilik narkotika yang dapat dihukum berat. Padahal, peranan pemohon sangat rendah. Pemohon yang memiliki usaha bengkel motor mengakui memiliki kebiasaan buruk mengkomsumsi narkotika jenis sabu.
 
Namun, himpitan ekonomi membuatnya menerima ajakan temannya Muhammad Yanamar Azzam, yang saat ini masih buronan polisi, untuk menyimpan 15 karung berisikan 215 bungkus ganja dengan berat kotor 214.600 gram. Karena itu, pemohon meminta MK menyatakan ketiga pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
UU No. 35 Tahun 2009







UU Narkotika harus diperlakukan sama

mutatis mutandis



pengguna





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua