Kamis, 20 Pebruari 2014

Akhirnya, Indonesia-Saudi Teken Perjanjian TKI

Anggota DPR minta disesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 2004.
ADY
Setelah melakukan moratorium sejak Agustus 2011 lalu, proses penjajagan nota kesepahaman penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi akhirnya rampung. Indonesia dan Arab Saudi sepakat meneken kerjasama penempatan TKI. Menteri Tenaga Kerja kedua negara membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian itu di Riyadh, Rabu (19/2).
 
Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar menyebut perjanjian ini sebagai tonggak sejarah baru kerjasama ketenagakerjaan kedua negara. Perjanjian dihasilkan setelah sebuah Komite Kerja Bersama (Joint Working Committee) berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan, terutama berkaitan dengan TKI. Misalnya tentang kontrak kerja yang harus memuat spesifikasi pekerjaan, upah dan hak kewajiban para pihak. Disepakati pula tentang akses informasi, hak berlibur, cuti, dan yang penting paspor dipegang oleh pekerja.
 
Keberhasilan itu juga tak lepas dari sikap politik Dewan Menteri Arab Saudi yang menyetujui prinsip-prinsip aturan tenaga kerja jasa rumah tangga dan sejenisnya. Ini juga didukung hasil sidang Dewan Kabinet Arab Saudi 26 Agustus 2013 yang menyetujui prinsip perlindungan pekerja rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan. Muhaimin yakin melalui kesepakatan ini perlindungan TKI di Arab Saudi bisa dimaksimalkan.
 
“Penandatanganan perjanjian juga memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa maupun bagi TKI sekaligus memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi TKI yang bekerja pada pengguna jasa,” ujarnya dalam rilis resmi Kementerian yang diperoleh hukumonline.
 
Kepala Pusat Humas Kemenakertrans, Suhartono, menambahkan setelah perjanjian bilateral ditandatangani, kedua negara menindaklanjuti dengan membenahi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Seingga berbagai kesepakatan dalam perjanjian itu dapat diimplementasikan secara baik sebagaimana harapan.
 
Suhartono mengatakan ke depan Komite Kerja kedua negara akan melakukan pertemuan lanjutan. Dalam rangka mewujudkan sistem yang lebih baik untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja migran. Sekaligus memenuhi kepentingan pengguna jasa.
 
Walau perjanjian bilateral sudah diteken kedua negara, Suhartono menegaskan tidak otomatis mencabut status moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang ditetapkan sejak 1 Agustus 2011. Moratorium baru dicabut setelah ketentuan dalam perjanjian bilateral itu dilaksanakan para pihak. “Kita masih menunggu kesiapan kedua negara dan masing-masing stakeholder-nya dalam mengimplementasikan poin-poin perjanjian,” papar Suhartono.
 
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi harus mengacu pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN). Dalam regulasi itu, penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri baru dapat dilakukan bila negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.
 
Rieke menilai pengiriman pekerja migran Indonesia ke Saudi merupakan pelanggaran terhadap UU PPTKLN. Selama ini pemerintah tidak punya nota kesepahaman (MoU) dengan Saudi. Akibatnya, tindak kekerasan yang menimpa pekerja migran Indonesia terus berulang tanpa ada sanksi bagi pelaku. Bahkan sejumlah pekerja migran Indonesia divonis mati tanpa mendapat keadilan hukum.
 
“Semestinya pengiriman TKI ke Saudi ditutup total. Namun, itu pun atas desakan keras dari DPR dan berbagai kalangan, Pemerintah SBY hanya menyatakan moratorium, penghentian sementara pengiriman TKI ke Saudi,” kata Rieke.

Menurut Rieke, Komisi IX DPR belum mendapat informasi atau laporan mengenai perjanjian Indonesia-Saudi. Termasuk substansi yang diperjanjikan. Jika sejak awal, Kemenakertrans membagi draf perjanjian, anggota DPR mungkin saja memberikan masukan. Meski ada perjanjian, politisi PDI perjuangan ini meminta jangan langsung mencabut moratorium. “Tanpa kepastian implementasi perlindungan, moratorium sampai kapan pun tak boleh diakhiri. Bahkan, mengingat derajat pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang sudah berkategori pelanggaran HAM berat, maka seharusnya pengiriman TKI ke Arab Saudi harus ditutup,” tegas Rieke.
no limit
 - agus saputra
27.08.14 22:46
saya setuju dengan hukum yg di buat tolong di urus semestiny pa?
Penjualan Rakyat Indonesia ke Arab
 - Satinah
02.05.14 14:50
Demi Devisa dan uang, pemerintah Indonesia melegalkan rakyat indoneisa untuk dijadikan budak dan napsu setan orang orang arab. Mudah mudahan di pemerintahan yang akan datang hal ini di haramkan.
tki
 - aziz aza
26.02.14 10:35
saya setuju pengiriman tkw ke arab saudi di tutup total
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua