Kamis, 20 February 2014

Akil Dijerat Terima Gratifikasi untuk 9 Pilkada

NOV

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan ada sejumlah hal menarik dalam dakwaan M Akil Mochtar yang akan dibacakan penuntut umum di persidangan. Pertama, dakwaan tindak pidana korupsi Akil digabungkan dengan pencucian. Kedua, dari sepuluh sengketa Pilkada, Akil diduga menerima pemberian hadiah untuk sembilan Pilkada.

Kemudian, dari setiap sengketa Pilkada, Akil menerima pemberian hadiah atau suap sekitar Rp500 juta hingga Rp20 miliar. “Ada dua dakwaan TPPU atas nama MAM (M Akil Mochtar), yaitu ketika MAM menjabat hakim konstitusi hingga tertangkap, dan ketika MAM masih menjabat sebagai anggota dewan,” kata Bambang, Kamis (20/2).

Ia melanjutkan, dalam dakwaan tersebut, nilai aset dan kekayaan yang diduga didapat Akil dari TPPU sejak menjadi hakim konstitusi bernilai di atas Rp160 miliar, dan ketika menjadi anggota dewan sekitar Rp20 miliar. Aset kekayaan Akil itu sangat tidak sebanding dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan profil pendapatan Akil.

Sebagaimana diketahui, Akil diduga menerima sesuatu atau janji dalam penanganan sejumlah sengketa Pilkada di MK. Diantaranya, Pilkada Gunung Mas, Lebak, Palembang, Empat Lawang, Morotai, dan Buton. KPK juga telah menyita sejumlah aset Akil berupa mobil dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.






Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua