Komunitas intelijen antar lembaga akan bersikap netral dan saling berkoordinasi dalam rangka mengamankan Pemilu 2014. Hal ini diutarakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman sesuai menggelar rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senin (24/2).
“Di bawah koordinasi BIN, terhadap pesta demokrasi 2014 ini kita akan laksanakan tugas seprofesional mungkin. Kami jamin netralitas BIN dan seluruh jajaran,” ujarnya.
Marciano mengatakan, Komisi I DPR ingin memastikan koordinasi intelijen antar lembaga menjelang Pemilu, seperti intelijen Polri, Bais TNI, Jamintel Kejagung, Dirjen Kesbangpol, Imigrasi, Bea Cukai. Kualitas koordinasi intelijen antar lembaga menjadi penting saat isu penyadapan kembali marak.
Dia menjelaskan, sejauh ini BIN telah berupaya semaksimal menata sistem komunikasi untuk menghindari terjadinya kasus penyadapan. Begitu pula sistem pertahanan informasi. Menurutnya, dengan peralatan yang dimiliki, komunitas intelijen terus meningkatkan koordinasi agar ke depan tidak mudah disadap oleh pihak berkepentingan yang tidak bertanggungjawab.
Lebih jauh, jenderal bintang tiga purnawirawan TNI itu mengatakan komitmen menjaga netralitas akan terus dijaga. Menurutnya, komunitas intelijen akan bertanggungjawab penuh terkait netralitas intelijen. Marciano mengancam aparat intelijen yang terindikasi menjadi partisan partai akan dapat dikenakan sanksi berat.
“Siapapun aparat intelijen yang terindikasi menjadi partisan atau tak netral akan dapat sanksi seberat-beratnya,” ujarnya.
Marciano mengakui banyak potensi ancaman menghadapi Pemilu 2014. Oleh karena itu, ia berharap agar KPU dan Bawaslu dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemilu secara baik. Kemudian, lanjut Marciano, adanya kelompok yang menginginkan Pemilu berjalan tidak sukses.
“Media harus bantu berikan pencerahan bahwa hanya melalui pemilu nasib bangsa ditentukan, karena semakin sedikit yang berpartisipasi negara mau jadi apa. Kita semua tanggungjawab negara jadi lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, komunitas intelijen terus melakukan deteksi terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap suksesnya Pemilu 2014. Dikatakan Marciano, ancaman lain seperti intimidasi oleh kelompok tertentu, kelompok teror dan separatis pun masih berkeliaran. Hal itu dikhawatirkan menjadi ancaman terhadap jalannya Pemilu.
Berdasarkan inventarisir seluruh ancaman itulah BIN dan seluruh komunitas intelijen melakukan deteksi sedini mungkin. “Karena melakukan pencegahan itu berdampak sangat positif. Karena kalau gagal deteksi, kita kayak pemadam kebakaran, akhirnya keputusan-keputusan dalam situasi gopoh pasti tak dapat cara penindakan yang baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengamini pandangan Marciano soal kepastian netralitas dalam Pemilu. Menurutnya, berdasarkan laporan dari seluruh komponen intelijen kondisi di lapangan masih terkendali dan kondusif. Jaminan netralitas dari komunitas intelijen harus terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat, begitu pula kalangan media.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat, meski ada jaminan netral dalam Pemilu, pengawasan ketat harus menjadi pegangan bagi masyarakat. Ia mengatakan, kegiatan intelijen bersifat tertutup. Oleh karena itu, jika masyarakat mengetahui adanya kegiatan intelijen yang terlihat aneh, misalnya terdapat selebaran gelap, maka masyarakat diharapkan melapor ke kepolisian.
“Jaminan netralitas bukan juga intelijen tapi dari aparat polisi. Yang penting pengawasan dari masyarakat. Produk intelijen adalah tidak ujuk-ujuk kegiatan,” pungkas jenderal bintang dua purnawirawan TNI itu.
“Di bawah koordinasi BIN, terhadap pesta demokrasi 2014 ini kita akan laksanakan tugas seprofesional mungkin. Kami jamin netralitas BIN dan seluruh jajaran,” ujarnya.
Marciano mengatakan, Komisi I DPR ingin memastikan koordinasi intelijen antar lembaga menjelang Pemilu, seperti intelijen Polri, Bais TNI, Jamintel Kejagung, Dirjen Kesbangpol, Imigrasi, Bea Cukai. Kualitas koordinasi intelijen antar lembaga menjadi penting saat isu penyadapan kembali marak.
Dia menjelaskan, sejauh ini BIN telah berupaya semaksimal menata sistem komunikasi untuk menghindari terjadinya kasus penyadapan. Begitu pula sistem pertahanan informasi. Menurutnya, dengan peralatan yang dimiliki, komunitas intelijen terus meningkatkan koordinasi agar ke depan tidak mudah disadap oleh pihak berkepentingan yang tidak bertanggungjawab.
Lebih jauh, jenderal bintang tiga purnawirawan TNI itu mengatakan komitmen menjaga netralitas akan terus dijaga. Menurutnya, komunitas intelijen akan bertanggungjawab penuh terkait netralitas intelijen. Marciano mengancam aparat intelijen yang terindikasi menjadi partisan partai akan dapat dikenakan sanksi berat.
“Siapapun aparat intelijen yang terindikasi menjadi partisan atau tak netral akan dapat sanksi seberat-beratnya,” ujarnya.
Marciano mengakui banyak potensi ancaman menghadapi Pemilu 2014. Oleh karena itu, ia berharap agar KPU dan Bawaslu dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemilu secara baik. Kemudian, lanjut Marciano, adanya kelompok yang menginginkan Pemilu berjalan tidak sukses.
“Media harus bantu berikan pencerahan bahwa hanya melalui pemilu nasib bangsa ditentukan, karena semakin sedikit yang berpartisipasi negara mau jadi apa. Kita semua tanggungjawab negara jadi lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, komunitas intelijen terus melakukan deteksi terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap suksesnya Pemilu 2014. Dikatakan Marciano, ancaman lain seperti intimidasi oleh kelompok tertentu, kelompok teror dan separatis pun masih berkeliaran. Hal itu dikhawatirkan menjadi ancaman terhadap jalannya Pemilu.
Berdasarkan inventarisir seluruh ancaman itulah BIN dan seluruh komunitas intelijen melakukan deteksi sedini mungkin. “Karena melakukan pencegahan itu berdampak sangat positif. Karena kalau gagal deteksi, kita kayak pemadam kebakaran, akhirnya keputusan-keputusan dalam situasi gopoh pasti tak dapat cara penindakan yang baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengamini pandangan Marciano soal kepastian netralitas dalam Pemilu. Menurutnya, berdasarkan laporan dari seluruh komponen intelijen kondisi di lapangan masih terkendali dan kondusif. Jaminan netralitas dari komunitas intelijen harus terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat, begitu pula kalangan media.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat, meski ada jaminan netral dalam Pemilu, pengawasan ketat harus menjadi pegangan bagi masyarakat. Ia mengatakan, kegiatan intelijen bersifat tertutup. Oleh karena itu, jika masyarakat mengetahui adanya kegiatan intelijen yang terlihat aneh, misalnya terdapat selebaran gelap, maka masyarakat diharapkan melapor ke kepolisian.
“Jaminan netralitas bukan juga intelijen tapi dari aparat polisi. Yang penting pengawasan dari masyarakat. Produk intelijen adalah tidak ujuk-ujuk kegiatan,” pungkas jenderal bintang dua purnawirawan TNI itu.