Jumat, 07 Maret 2014

Sertifikasi Produk Halal tak Bisa Dipaksakan

ANT
Pengajuan sertifikasi halal di perusahaan tidak bisa dipaksakan, kata Wakil Ketua Umum bidang kebijakan publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Rachmat Hidayat.

"Tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau perusahaan mengklaim bahwa produknya halal, harus dilakukan sertifikasi untuk membuktikannya," kata Rachmat dalam pertemuan dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jakarta, Jumat (7/3).

Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) hingga saat ini belum disahkan. Penyebabnya masih ada tarik ulur antara pemerintah dan DPR.

DPR menginginkan kewenangan diberikan kepada MUI. Sedangkan, pemerintah ingin kewenangan lembaga itu di bawah pemerintah karena MUI bukan milik pemerintah.

Dia menambahkan perusahaan makanan dan minuman di bawah naungan Gapmmi sebagian besar telah mengurus sertifikat halal.

Dari sisi pemasaran produk, jika menggunakan sertifikat halal, dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut Islam.

"Pesan berantai yang disebarkan melalui telepon pintar dan email juga sangat mempengaruhi produk makanan itu. Misalnya ada yang menyebarkan produk itu mengandung unsur haram, akibatnya penjualannya merosot tajam," katanya.

Namun pengusaha yang tergabung dalam asosiasi itu mengeluhkan biaya yang tidak rinci dalam kepengurusan sertifikasi halal.

"Kalau biaya administrasi jelas. Tapi kalau biaya audit, kita perlu membiayainya dan itu belum ada standarnya, misalnya tiket penerbangan seperti apa, kamar hotel juga seperti apa," jelas dia.

Selain itu juga waktu dalam kepengurusan sertifikat halal yang terbilang cukup lama. Pihaknya menginginkan pengurusan sertifikat itu bisa berlangsung cepat.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua