Jumat, 07 Maret 2014

Konsumen Harus Tetap Dilindungi

ANT
Wakil Ketua Umum bidang kebijakan publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan konsumen harus dilindungi dari produk makanan yang haram.

"Pada prinsipnya, produsen harus melindungi konsumen dari barang-barang haram. Termasuk klaim halal, tapi mau atau tidak perusahaan mengurus sertifikasi halal itu tidak bisa dipaksa," ujar Rachmat dalam pertemuan dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan jika produsen mengklaim bahwa barang yang diproduksinya itu adalah halal, maka perusahaan itu harus bisa membuktikannya dengan sertifikasi halal.

"Mengurus sertifikasi halal itu tidak susah. Sebagian besar anggota GAPMMI sudah mengurusnya," jelas dia.

Biaya yang dikeluarkan untuk urusan administrasi sekitar Rp500.000 hingga Rp3 juta. Tapi yang tidak bisa diperkirakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk audit lapangan.

"Kalau audit lapangan, maka biaya yang dikeluarkan tergantung jauh atau tidaknnya lokasi perusahaan itu. Konsekuensi logisnya memang yang menanggung biayanya itu adalah perusahaan," tambah dia.

Masyarakat Indonesia, sambung dia, terdiri dari dua kategori, pertama yang peduli terhadap halal atau haramnya suatu produk, dan yang kedua adalah yang tidak peduli.

Melalui sertifikasi halal itu, produsen bisa memberi jaminan pada konsumen mengenai produk yang dikeluarkannya itu.

"Agar konsumen dalam mengonsumsi produk itu merasa aman dengan adanya sertifikasi halal," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan jaminan halal merupakan hak asasi yang harus didapatkan oleh Umat Islam.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua