Senin, 10 March 2014

DPR Masih Pentingkan Politik Ketimbang Kesejahteraan

ANT
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai dalam praktiknya DPR lebih mementingkan politik tertentu dibanding tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itulah, kepercayaan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi anggaran (budgeting) dinilai semakin berkurang karena dalam prakteknya lembaga tersebut lebih mementingkan politik.

"DPR sudah terbukti tidak lagi menggunakan fungsi budgetingnya demi kesejahtaraan rakyat. DPR abai, yang mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan dalam alokasi di APBN," kata Sekjen Fitra, Yenni Sucipto, dalam diskusi bertajuk "Kritik Terhadap DPR Dalam Kebijakan APBN", di Jakarta, Senin (10/3).

Menurut Yenni, setidaknya terdapat sejumlah poin yang menjadi catatan FITRA terhadap DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi budgeting yang tidak maksimal tersebut.

"Ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat tercermin dari produk kebijakan APBN yang tidak bersentuhan dengan rakyat kecuali sebatas orientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan stabilitas pada belanja pegawai dan barang," ujarnya.

Ia menjelaskan, akibatnya anggaran kesehatan hanya berkisar 2 persen dari total APBN dalam lima tahun terakhir, padahal sekor kesehatan menyerap sekurang-kurangnya sekitar 55 persen dari total tenaga kerja.

Selanjutnya anggaran infrastruktur hanya 10 persen, sementara cicilan utang dan bunga utang mencapai 20 persen.

"Setiap tahun selalu saja ada penarikan pinjaman program dan proyek atau utang baru, namun tidak ada upaya DPR untuk menahan atau menolak pinjaman utang baru yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat juga tercermin dari persetujuan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi energi yang tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial.

"DPR juga membiarkan alokasi subsidi non energi stagnan dan cenderung diturunkan, bahkan DPR menyetujui pencabutan subsidi langsung yang menyangkut kehidupan rakyat miskin seperti subsidi kedelai, subsidi minyak goreng," kata Yenni.

Pada bagian lain, FITRA juga menyorot pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kontribusinya terhadap APBN masih relatif kecil.

BUMN dinilai masih saja menjadi "sapi perahan" termasuk pengelolaan laba ditahan di BUMN sebesar Rp407,5 triliun yang berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan karena tidak ada aturan atau regulasi dalam pengelolaannya, "DPR seharusnya mampu melakukan tekanan terhadap pemerintah, bahwa laba ditahan di BUMN tersebut mestinya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit sebesar Rp80 triliun demi kepentingan rakyat," tegasnya.

Untuk itu tambah Yenni, menjelang Pemilihan Legislatif pada April 2014, kesadaran atas peran DPR dalam menjamin kesejahteraan masyarakat perlu dipertegas terhadap calon-calon wakil rakyat.

"Jangan pilih calon legislatif yang tidak memiliki kualitas dalam menjalankan fungsi budgeting," katanya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua