Rabu, 12 March 2014

PERMAHI Yogyakarta Gelar Diskusi Status Tanah di DIY

M16

Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Yogyakarta menggelar diskusi bertema “Mengupas Tuntas Status Pertanahan di DIY” di Gedung I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (12/3).
 
DPC PERMAHI bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa Justicia UGM untuk menggelar diskusi yang mengundang seluruh mahasiswa FH se-Yogyakarta, LSM, dan praktisi hukum ini digelar atas kerja sama dengan Dewan Mahasiswa Justicia UGM.
 
“Diskusi ini merupakan diskusi lanjutan yang dilakukan oleh DPC PERMAHI melihat keresahan dengan kondisi masalah persoalan pertahanan di Yogyakarta ini,” ujar M. Jamil, Kepala Divisi Eksternal DPC PERMAHI Yogyakarta kepada melalui sambungan telepon.
 
Panitia mengundang dua narasumber dalam diskusi ini, seperti Dosen FH UGM Djoko Sukisno dan advokat yang juga alumni DPC PERMAHI Yogyakarta Hasrul Buamona. Djoko akan menjelaskan  mengenai jenis status tanah di Yogyakarta, masalah yang timbul ketika terjadi komperasi antara UU Pokok Agraria dengan , khususnya bidang pertanahan.
 
Selain itu, Djoko juga menjelaskan efek dari RUU Pertanahan tersebut jika benar- benar diudangkan terhadap status pertanahan di Yogyakarta, dan juga memberikan solusi serta saran kedepan tentang seperti apa sebenarnya pengaturan tentang pertanahan yang baik untuk diterapkan di Jogyakarta.
 
Sedangkan, Hasrul Buamona membahas tentang hal – hal yang menyebabkan kondlik pertanahan yang terjadi di Yogyakarta dan memberikan saran bagaimana peraturan baik agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan.
 
Diskusi semacam ini sebelumnya sudah dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang menghadirkan seluruh perwakilan mahasiswa hukum dari 10 universitas yang ada di Yogyakarta. DPC PERMAHI Yogyakarta akan terus menyelenggarakan diskusi ini mengingat antusiasme masyarakat Yogyakarta melihat kondisi pertanahan di Yogyakarta.




hukumonline

UU Keisitimewaan Yogyakarta





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua