Upaya pemerintah mengurangi konsumsi BBM didukung oleh Anggota Komisi Energi DPR, Satya Widya Yudha. Ia mengingatkan bahwa konsumsi BBM, terutama yang disubsidi negara harus ditekan seminimal mungkin. Salah satu upaya lain selain melakukan konversi ke BBG, bisa dengan menghentikan program mobil murah.
"Kalau pakai BBM bersubsidi, sudah jelas mahal untuk negara, bukan lagi mobil murah," katanya, Senin (25/3).
Program mobil murah LCGC diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan berharga terjangkau. Melalui program tersebut, produsen mobil murah mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM).
Menurut Satya, seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan mobil berbahan bakar nonminyak. Ia menyebut, program kendaraan berbahan bakar gas harus lebih dioptimalkan. Selain itu, ia melihat ada peluang untuk mengembangkan mobil listrik atau kendaraan bertenaga matahari.
Sayangnya, Ketua Pengkajian Energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, menilai kebijakan pemerintah terkait pengurangan konsumsi BBM selama ini masih setengah hati.
Menurutnya, ada yang salah dalam konversi BBM ke BBG yang digaungkan pemerintah. Pasalnya, kata Iwa, kebijakan itu tak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, seperti pengadaan stasiun pengisian BBG di Jakarta dan sekitarnya.
"Saya pernah pakai BBG dan rumah saya kebetulan jauh dari Jakarta, nah persoalannya bahwa stasiun pengisian BBG itu saja masih sulit didapat. Masyarakat tidak mau disulitkan, kalau mereka sudah beralih ke BBG tapi susah pengisiannya, mereka juga enggan beralih," keluhnya.
Konvertir Kit
Meski program konversi energi di sektor transportasi belum menunjukan hasil yang signifikan, pemerintah tetap melanjutkannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membagikan konverter kit bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) secara gratis. Konverter kit tersebut dibagikan khusus untuk kendaraan dinas pemerintah.
“Ya namanya orang itu kan nggak bisa langsung, tapi kalau orang pemerintahannya sudah pakai kan ini sebagai percontohan,” ujar Eddy Hermantoro, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM di sela-sela acara IndoCBM di Jakarta, Senin (24/3).
Eddy menjelaskan, tahun ini pemerintah membagikan 500 unut alat pengubah konsumsi bahan bakar tersebut khusus untuk mobil dinas pemerintah. Eddy mengaku, pada tahun 2013,pihaknya telah berhasil mendistribusikan 2.000 alat itu kepada instansi-instansi kepemerintahan, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kendaraan pribadi akan segera dimulai.
“Proses tender konverter kits untuk tahun ini sudah akan dimulai. Pengadaan ntuk kendaraan pribadi akan terus dilakukan. Instansi-instansi pemerintah kan sudah,” tambahnya.
Selain membagikan konverter kit secara gratis, Eddy juga mengklaim pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas. Ia mengakui, tahun lalu realisasi pembangunan SPBG masih sedikit. Namun, tahun ini ia menargetkan akan membangun 69 SPBG.
"Kalau pakai BBM bersubsidi, sudah jelas mahal untuk negara, bukan lagi mobil murah," katanya, Senin (25/3).
Program mobil murah LCGC diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan berharga terjangkau. Melalui program tersebut, produsen mobil murah mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM).
Menurut Satya, seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan mobil berbahan bakar nonminyak. Ia menyebut, program kendaraan berbahan bakar gas harus lebih dioptimalkan. Selain itu, ia melihat ada peluang untuk mengembangkan mobil listrik atau kendaraan bertenaga matahari.
Sayangnya, Ketua Pengkajian Energi dari Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, menilai kebijakan pemerintah terkait pengurangan konsumsi BBM selama ini masih setengah hati.
Menurutnya, ada yang salah dalam konversi BBM ke BBG yang digaungkan pemerintah. Pasalnya, kata Iwa, kebijakan itu tak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, seperti pengadaan stasiun pengisian BBG di Jakarta dan sekitarnya.
"Saya pernah pakai BBG dan rumah saya kebetulan jauh dari Jakarta, nah persoalannya bahwa stasiun pengisian BBG itu saja masih sulit didapat. Masyarakat tidak mau disulitkan, kalau mereka sudah beralih ke BBG tapi susah pengisiannya, mereka juga enggan beralih," keluhnya.
Konvertir Kit
Meski program konversi energi di sektor transportasi belum menunjukan hasil yang signifikan, pemerintah tetap melanjutkannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membagikan konverter kit bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) secara gratis. Konverter kit tersebut dibagikan khusus untuk kendaraan dinas pemerintah.
“Ya namanya orang itu kan nggak bisa langsung, tapi kalau orang pemerintahannya sudah pakai kan ini sebagai percontohan,” ujar Eddy Hermantoro, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM di sela-sela acara IndoCBM di Jakarta, Senin (24/3).
Eddy menjelaskan, tahun ini pemerintah membagikan 500 unut alat pengubah konsumsi bahan bakar tersebut khusus untuk mobil dinas pemerintah. Eddy mengaku, pada tahun 2013,pihaknya telah berhasil mendistribusikan 2.000 alat itu kepada instansi-instansi kepemerintahan, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kendaraan pribadi akan segera dimulai.
“Proses tender konverter kits untuk tahun ini sudah akan dimulai. Pengadaan ntuk kendaraan pribadi akan terus dilakukan. Instansi-instansi pemerintah kan sudah,” tambahnya.
Selain membagikan konverter kit secara gratis, Eddy juga mengklaim pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas. Ia mengakui, tahun lalu realisasi pembangunan SPBG masih sedikit. Namun, tahun ini ia menargetkan akan membangun 69 SPBG.