Sabtu, 29 March 2014

Kasus Satinah Jangan Dijadikan Komoditas Politik

ANT
Dosen FISIP Universitas Moestopo, Taufiqurokhman, mengimbau kepada partai politik agar tidak menjadikan kasus TKI Satinah sebagai komoditas politik menjelang Pemilu 2014.

"Upaya yang telah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memperjuangkan pembebasan TKI Satinah binti Djumadi yang divonis hukuman mati di Arab Saudi, patut diapresiasi. Sebagai seorang presiden, SBY patuh terhadap konstitusi dan saat mengeluarkan statemen sudah dengan pertimbangan matang. Itu adalah hasil sebuah kajian," kata Taufiq, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perhatian pemerintah dalam hal ini sudah sangat besar melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

"Langkah yang dilakukan Pak SBY sudah benar. Parpol yang menjadikan TKI sebagai isu komoditas politik artinya sudah merugikan kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Sementara itu, caleg DPR-RI Partai Demokrat A Brahmana mengatakan, situasi politik saat ini memang sedang memanas, namun dirinya mengingatkan, bahwa presiden pasti sudah memikirkan jalan keluar terbaik bagi Sutinah yang saat ini sedang menunggu eksekusi.

"Termasuk bagaimana caranya agar diyath yang diminta bisa dibayar segera. Tapi perlu diingat juga, presiden juga tidak bisa melanggar aturan. Untuk mengeluarkan uang dari pemerintah itu juga harus ada persetujuan dari banyak pihak," kata Brahmana.

Kasus Satinah yang akan menjalani hukuman mati di Arab Saudi kini kembali menjadi isu nasional setelah beberapa kali Pemerintah Indonesia melakukan lobi terkait pembayaran uang diyath (kompensasi uang darah) yang semula diminta 15 juta riyal (Rp45 miliar), kemudian diturunkan menjadi 10 juta riyal (Rp30 miliar), dan terakhir keluarga korban mematok sebesar 7 juta riyal (Rp21 miliar). Dan 3 April 2014 ditetapkan sebagai batas pembayaran diyath.

Satinah sebelumnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Arab Saudi, karena dinyatakan bersalah membunuh majikan tempat dia bekerja.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua