Rabu, 02 April 2014

JP3T : Tolak Caleg Anti Pengendalian Tembakau

Kesehatan merupakan substansi fundamental dalam pembangunan sebuah negara yang harus diperjuangkan dalam parlemen.
RFQ
Acara jumpa pers JP3T, di Gedung Yayasan Jantung Indonesia, Rabu (2/4). Foto: RFQ

Jaringan Perempuan Peduli Pengedalian Tembakau (JP3T) menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih calon legislatif yang tidak pro pengendalian tembakau. Seruan itu dilakukan JP3T agar masyarakat cerdas dalam memilih calon wakil rakyat yang memihak pada isu kesehatan.

 

“Kami dari koalisi pemilih cerdas pro kesehatan mengingatkan masyarakat luas bahwa kesehatan merupakan substansi fundamental dalam pembangunan sebuah negara yang harus diperjuangakan dalam parlemen,” ujar Koordinator JP3T Magdalena Sitorus di kantor Yayasan Jantung Indonesia, Rabu (2/4).

 

Menurutnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR kini sedang gencar melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang masuk Prolegnas 2014. Munculnya rancangan regulasi itu dinilai banyak kejanggalan. Mulai tidak adanya kejelasan pencabutan tanda bintang, hingga misteriusnya kemunculan RUU.

 

Dikatakan Magdalena, jaringannya akan terus memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Meski waktu yang tersisa tinggal hitungan hari, hal itu tak menyurutkan JP3T untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat.

 

Menurutnya, isu kesehatan harus menjadi agenda penting bagi caleg. Terlepas apapun partai politiknya, isue kesehatan harus menjadi agenda yang terus diperjuangkan anggota dewan di parlemen. “Kalau sudah jadi dan ternyata tidak pro kesehatan rakyat, kita bisa suarakan untuk mundur,” katanya.

 

Lebih jauh, Magdalena berpendapat pihaknya telah melakukan kontrak politik dengan beberapa caleg dari berbagai parpol. Salah satu agenda yang harus diperjuangkan adalah kesehatan masyarakat, termasuk tidak mendukung keberadaan RUU Pertembakauan yang masih berstatus pembahasan di Baleg.

 

Koordinator Kampanye JP3T Yuke Simbolon menambahkan, pihaknya akan melibatkan masyarakat terkait isu pertembakauan. Maklum, secara tegas dan gamblang JP3T menolak keras keberadaan RUU Pertembakauan yang dinilai berpihak pada industri rokok, dan tidak pada kesehatan masyarakat.

 

“Kami sudah mulai sosialisasi pada acara car free day dan acara lainnya,” ujarnya.

 

Menurutnya, masyarakat umumnya sudah mengetahui akan dampak tembakau. Berdasarkan penelitian, tembakau tidak saja dapat digunakan sebagai rokok, tetapi dapat digunakan sebagai obat.

 

Sepanjang tembakau dipergunakan untuk kesehatan, JP3T mengamini keberadaan tembakau. Sebaliknya, dampak tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok justru berdampak buruk bagi kesehatan.

 

“JP3T mengambil sikap jangan pilih caleg yang pro industri rokok. Kami menolak politisi busuk dan incumbent yang pro RUU Pertembakauan,” katanya.

 

Menurutnya, sekalipun anggota dewan incumbent perempuan yang mewakili kaum perempuan di parlemen jika mendukung RUU Pertembakauan tak akan dipilih. Misalnya, kata Yuke, salah satu anggota dewan yang sempat tersandung kasus penghilangan ayat tembakau beberapa waktu lalu.

“Apakah layak dipilih untuk menjadi wakil perempuan di DPR, tentu tidak. Kita berikan saran kepada masyarakat agar tidak pilih caleg pendukung rokok dan incumben busuk,” ujarnya.

 

Anggota JP3T Yuda Irlang mengamini dua koleganya. Menurutnya, persoalan tembakau tetap menjadi persoalan yang menjadi perhatian khusus JP3T. Pasalnya, kata Yuda, tindak kekerasan dalam rumah tangga salah satu faktornya adalah rokok. Gara-gara satu bungkus rokok, kerap terjadi kericuhan dalam rumah tangga.

 

Dikatakan Yuda, upaya pemberian informasi caleg yang layak dipilih akan pro kesehatan masyarakat terus dilakukan hingga caleg terpilih. Sehingga, kerja caleg terpilih dalam membuat regulasi di DPR akan tetap dipantau. JP3T bekerja tidak saja sendiri, tetapi bekerjasama dengan elemen masyarakat yang pro kesehatan.

 

“Kami hanya koalisi dan tidak bekerja sendiri, dan kita akan melakukan pengawalan,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua