Kamis, 03 April 2014

Prof Hikmahanto: Bayar Diyat, Preseden Buruk

RED
Keputusan Pemerintah Indonesia membayar Diyat untuk menyelamatkan nyawa Satinah dikritik oleh Pakar Hukum Internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis malam (3/4), Prof Hikmahanto menyatakan pembayaran Diyat memang akan menyelamatkan nyawa Satinah, namun keputusan itu dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk.
 
“Lagi-lagi pemerintah telah membuat preseden buruk dengan melakukan pembayaran Diyat setelah pada tahun 2011 membayar Diyat terpidana mati Darsem,” ujar Prof. Hikmahanto.
 
Menurut dia, pembayaran Diyat untuk Satinah memang ada sedikit bedanya dengan kasus sebelumnya karena uang yang digunakan tidak semata-mata dari APBN melainkan dari sejumlah sumbangan termasuk dari masyarakat.
 
Prof. Hikmahanto berpendapat keputusan Pemerintahan SBY membayar Diyat meninggalkan preseden buruk bagi pemerintahan yang akan datang. Siapapun yang akan menjadi pemerintah akan dalam posisi dilematis. “Bila tidak membayar uang Diyat maka seolah kinerja mereka dinilai buruk dibandingkan kinerja pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.”
 
Pemerintah, kata Guru Besar FHUI ini, sebenarnya mengetahui bahwa di belakang tuntutan Diyat ada mafia. Hal ini bahkan diakui oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto. Pemerintah juga mengetahui bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan batas maksimum untuk pembayaran diyat.
 
“Pertanyaannya apakah benar nyawa Satinah yang hendak diselamatkan? Ataukah ada motivasi lain di tahun politik ini yang tidak terlalu lama lagi akan dilakukan pemilu legislatif?” ujar Prof. Hikmahanto.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua