Pemilihan umum (Pemilu) memiliki dampak tersendiri bagi tiap bidang, termasuk sektor ekonomi. Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Muhammad Idrus mengatakan, salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah baru adalah pertumbuhan ekonomi yang baik.
Untuk mencapai hal tersebut, kata Idrus, terdapat sejumlah syarat yang harus diperhatikan, seperti terdapatnya konsistensi dari pemerintah baru untuk mereformasi regulasi. Menurutnya, regulasi yang direformasi tersebut ditujukan kepada aturan yang dianggap liberal. Misalnya, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
“UU ini problem utama kita, karena UU ini adalah UU yang terlalu liberal,” kata Idrus dalam sebuah seminar bertema ‘Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia’ di Jakarta, Senin (7/4).
Selain itu, lanjut Idrus, pemerintah baru juga dapat mereformasi UU agraria. Menurutnya, UU ini sudah tak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Bahkan terjadi ketimpangan antara pengusaha dengan masyarakat. “(Reformasi) sangat penting karena ada satu pengusaha yang punya 400 ribu hektar,” katanya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan siapapun presiden baru yang terpilih tidak perlu takut kepada DPR. Menurutnya, pemerintahan baru tersebut juga harus mengedepankan kepastian hukum dengan tujuan lancarnya investasi di Indonesia.
Ia mengatakan, selama ini tersendatnya kepastian hukum dalam berinvestasi lantaran masalah birokrasi masih kerap terjadi. Siti berharap, pemerintahan yang baru nanti membuat regulasi yang dapat membongkar ketidakpastian hukum tersebut. “Kondisi sosial politik tidak hanya kepastian hukum, tapi pembangunan ekonomi diharapkan ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan,” katanya.
Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dari tiap ajang pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, pondasi ekonomi dalam negeri selalu membaik. Menurutnya, membaiknya pondasi ekonomi bukan lantaran adanya pemilu, melainkan terdapatnya kebijakan moneter yang baik.
“Rupiah cenderung lebih kuat dan bursa saham cenderung naik,” kata Purbaya.
Sejalan dengan itu, lanjut Purbaya, pemerintah baru harus mengoptimalkan daya dorong kebijakan fiskal kepada perekonomian. Salah satunya, dengan memanfaatkan sentimen positif yang saat ini sedang berkembang. Pemerintah baru juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran. Tujuannya agar dampak dari belanja pembangunan semakin optimal.
Ia juga berharap, pemerintah baru dapat mengendalikan inflasi. “Siapapun pemimpin ke depan ini harus jadi program utama, jika tidak, ki8ta tidak bisa bersaing dari sisi suku bunga,” tutur Purbaya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk pengetatan fiskal dinilai belum bisa diterapkan pada tahun 2014. Menurutnya, langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan cara dalam menghadapi gejolak perekonomian global maupun domestik yang terjadi di tahun 2013. “Indonesia tidak bisa terus-terusan melakukan pengetatan fiskal,” katanya.
Ia menilai, kebijakan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu menengah dan panjang harus lebih terkonsentrasi pada penguatan sisi supply nasional. Menurutnya, penguatan tersebut dapat mendukung pengendalian ekonomi Indonesia ke depan.
“Saya lebih setuju dalam jangka menengah dan panjang kita seriuskan sisi supply-nya, bukan pengetatan fiskal,” katanya.
Untuk mendukung sisi supply ekonomi dalam negeri tersebut, lanjut Chatib, perlu adanya pembangunan yang merata dan cepat di bidang infrastruktur. “Untuk supply side, solusinya ya itu, infrastrukturnya dulu. Ini yang penting nantinya. Bagaimana infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kita dalam ke depannya,” pungkasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, kata Idrus, terdapat sejumlah syarat yang harus diperhatikan, seperti terdapatnya konsistensi dari pemerintah baru untuk mereformasi regulasi. Menurutnya, regulasi yang direformasi tersebut ditujukan kepada aturan yang dianggap liberal. Misalnya, UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
“UU ini problem utama kita, karena UU ini adalah UU yang terlalu liberal,” kata Idrus dalam sebuah seminar bertema ‘Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia’ di Jakarta, Senin (7/4).
Selain itu, lanjut Idrus, pemerintah baru juga dapat mereformasi UU agraria. Menurutnya, UU ini sudah tak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Bahkan terjadi ketimpangan antara pengusaha dengan masyarakat. “(Reformasi) sangat penting karena ada satu pengusaha yang punya 400 ribu hektar,” katanya.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan siapapun presiden baru yang terpilih tidak perlu takut kepada DPR. Menurutnya, pemerintahan baru tersebut juga harus mengedepankan kepastian hukum dengan tujuan lancarnya investasi di Indonesia.
Ia mengatakan, selama ini tersendatnya kepastian hukum dalam berinvestasi lantaran masalah birokrasi masih kerap terjadi. Siti berharap, pemerintahan yang baru nanti membuat regulasi yang dapat membongkar ketidakpastian hukum tersebut. “Kondisi sosial politik tidak hanya kepastian hukum, tapi pembangunan ekonomi diharapkan ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan,” katanya.
Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dari tiap ajang pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, pondasi ekonomi dalam negeri selalu membaik. Menurutnya, membaiknya pondasi ekonomi bukan lantaran adanya pemilu, melainkan terdapatnya kebijakan moneter yang baik.
“Rupiah cenderung lebih kuat dan bursa saham cenderung naik,” kata Purbaya.
Sejalan dengan itu, lanjut Purbaya, pemerintah baru harus mengoptimalkan daya dorong kebijakan fiskal kepada perekonomian. Salah satunya, dengan memanfaatkan sentimen positif yang saat ini sedang berkembang. Pemerintah baru juga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran. Tujuannya agar dampak dari belanja pembangunan semakin optimal.
Ia juga berharap, pemerintah baru dapat mengendalikan inflasi. “Siapapun pemimpin ke depan ini harus jadi program utama, jika tidak, ki8ta tidak bisa bersaing dari sisi suku bunga,” tutur Purbaya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk pengetatan fiskal dinilai belum bisa diterapkan pada tahun 2014. Menurutnya, langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan cara dalam menghadapi gejolak perekonomian global maupun domestik yang terjadi di tahun 2013. “Indonesia tidak bisa terus-terusan melakukan pengetatan fiskal,” katanya.
Ia menilai, kebijakan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu menengah dan panjang harus lebih terkonsentrasi pada penguatan sisi supply nasional. Menurutnya, penguatan tersebut dapat mendukung pengendalian ekonomi Indonesia ke depan.
“Saya lebih setuju dalam jangka menengah dan panjang kita seriuskan sisi supply-nya, bukan pengetatan fiskal,” katanya.
Untuk mendukung sisi supply ekonomi dalam negeri tersebut, lanjut Chatib, perlu adanya pembangunan yang merata dan cepat di bidang infrastruktur. “Untuk supply side, solusinya ya itu, infrastrukturnya dulu. Ini yang penting nantinya. Bagaimana infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kita dalam ke depannya,” pungkasnya.