Kamis, 17 April 2014

KPK Selidiki Dugaan Pencucian Uang Atut

Sedang mendalami.
ANT
Juru Bicara KPK Johan Budi. Foto: SGP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Sedang mendalami dan menyelidiki dugaan TPPU Atut," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (17/4).

Atut saat ini sudah menjadi tersangka dalam dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan pilkada Lebak, dugaan korupsi dengan pemerasan dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten dan dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan alkes Banten.

Anak-anak Ratu Atut yaitu Andika Hazrumy dan Andiara Aprilia diduga menguasai 26 mobil mewah berbagai merek sebagai upaya penyamaran harta kekayaan. Baik Andika yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun Andiara pada pemilu legilatif menjadi calon anggota DPR dari Partai Golkar.

Penyelidikan tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas. "Sedang dalam proses untuk TPPU-nya Bu Atut," kata Busyro pada Rabu (16/4).

Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku bahwa penyidik masih berkonsentrasi pada penyidikan kasus Atut.

"Saya belum dapat penjelasan dari penyidik, setahu saya penyidikan di KPK masih konsentrasi penuh pada RA (Ratu Atut) dalam kapasitas sebagai tersangka atas sangkaan yang sudah ada sprindiknya (surat perintah penyidikan)," kata Bambang pada Rabu (16/4).

Selain mobil, KPK juga menelusuri sejumlah aset lain yang diduga menjadi penyamaran dalam pencucian uang oleh Atut dan kedua anaknya. Aset ini antara lain properti berupa tanah dan hotel.

KPK juga sudah menyelesaikan berkas penyidikan Atut dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dalam pilkada Lebak, jaksa KPK sedang menyusun surat dakwaan dalam kasus tersebut.

Atut dalam perkara MK dikenakan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Porupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena diduga ikut memberikan Rp1 miliar kepada mantan ketua MK Akil Mochtar.

Pasal tersebut mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150 juta-Rp750 juta.

Atut selanjutnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di provinsi Banten dan kota Tangerang Selatan bersama dengan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Atut disangkakan pasal 12 huruf e atau a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 mengenai pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Selain disangkakan melakukan pemerasan, Atut juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana sangkaan pertama KPK kepada adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang berasal dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.


























Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua