Rabu, 30 April 2014

Tiru Ahok, KPK Akan Gunakan Youtube Siarkan Sidang Korupsi

ANT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan situs "youtube" untuk menyiarkan video sidang kasus dugaan korupsi yang menyedot perhatian masyarakat.

"Sejauh ini, video sidang korupsi hanya bisa dilihat di situs resmi KPK. Ke depan akan memakai situs 'youtube' sebagai media sosialisasi karena memiliki cakupan lebih luas," kata staf Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Adrianti di Palembang, Selasa (29/4).
 
Yuyuk menyampaikan hal tersebut seusai sosialisasi situs "anti-corruption clearing house" atau http://acch.kpk.go.id.

Ia mengemukakan, penggunaan situs ternama itu dilatari kejadian di Pemerintah Kota DKI Jakarta, yakni ketika video rapat Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disiarkan secara langsung di "youtube".

"Menariknya, video Ahok itu disaksikan hingga ribuan orang. Artinya, cara seperti ini cukup efektif untuk sosialisasi," katanya.

Ia menambahkan, sementara ini KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dalam merekam sidang kasus korupsi di daerah. Bagi KPK, perekaman itu penting untuk dokumentasi lembaga, sementara bagi perguruan tinggi untuk bahan kajian para mahasiswa.

"Fakultas Hukum Unsri juga menjalin kerja sama dan secara intensif mengirimkan rekaman video sidang korupsi, seperti kasus alat kesehatan Fakultas Kedokteran, dan penyelewengan bantuan sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai institusi penegakan hukum, KPK tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk segmen pencegahan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyentuh seluruh masyarakat.

KPK juga melakukan penelitian di dua kota yakni Yogyakarta dan Solo dalam rangka menemukan relawan yang layak dijadikan contoh untuk slogan "jujur, langkah awal memberantas korupsi".

"Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah tindakan korupsi, sejauh ini KPK menerima sekitar 4.000 pengaduan masyarakat setiap bulan," ujarnya.


















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua