Mengetahui rekam jejak calon presiden (Capres) menjadi penting bagi pemilih sebelum melakukan pemilihan terhadap figur pemimpin negara. Tidak sekadar visi misi semata, keberpihakan terhadap penegakan hak asasi manusia juga menjadi prioritas publik dalam memilih Capres mendatang. Demikian intisari sebuah diskusi bertajuk “Visi Misi HAM Para Capres” di Jakarta, Selasa (6/5).
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufik Basari, mengatakan pemilih mesti teliti sebelum menjatuhkan pilihan pada seorang capres. Pertama, yang mesti dilakukan adalah mengetahui rekam jejak capres sebelum mencalonkan diri. Visi misi memang penting disampaikan kepada publik.
Namun biasanya, kata pria biasa disapa Tobas itu, visi misi tanpa jejak rekam yang jelas hanya semata slogan. “Kita harus cek, apakah visi misi itu sesuai dengan rekam jejak, cocok atau tidak. Apakah rekam jejaknya menunjukan peduli pada HAM atau tidak, atau baru sekarang saja (perduli HAM, red),” ujarnya.
Partai tempat Tobas bernaung sudah menyatakan sikap mendukung capres dari PDIP, yakni Joko Widodo. Menurutnya, visi misi HAM dari Jokowi telah dinyatakan siap dan akan disampaikan ke publik. Namun sebelum itu, publik mesti melihat rekam jejak Jokowi. Dikatakan Tobas, sepanjang Jokowi memimpin kota Solo, telah menunjukan kebijakan yang diambil pro terhadap pendidikan, kaum miskin, dan kesehatan.
Sedangkan dari aspek HAM, kata Tobas, Jokowi tak memiliki catatan buruk. Setidaknya, Jokowi tak memiliki catatan pelanggaran HAM. Di mata Tobas, figur Jokowi dipandang layak ‘bertempur’ dalam perhelatan akbar pemilihan pemimpin Juli 2014 mendatang. “Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengukur rekam jejak pelanggaran HAM,” katanya.
Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh presiden terpilih mendatang. Pria yang biasa disapa Al itu menyoroti khusus persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi kewajiban yang harus dilakukan capres terpilih.
Menurutnya, secara historis era keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi tak lepas dari perubahan politik pada masa reformasi 1998. Itu sebabnya, sebagai masyarakat yang tidak melupakan sejarah menjadi beban moral jika tidak terselesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terlebih, masih terdapat 13 aktivis HAM yang hingga kini tidak diketahui keberadaanya.
Lebih jauh, Al berpandangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi agenda prioritas bagi capres terpilih. Dikatakan Al, capres terpilih pula harus menjaga iklim pluralisme. Mulai menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan agama. Terpenting, capres terpilih tidak boleh terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Apakah mungkin kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan kalau yang memimpin capres yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.
AL menegaskan, mengkritik capres dari aspek HAM tidak berarti melakukan kampanye hitam. Tetapi dalam rangka mendapatkan capres yang bersih dan bebas dari beban masa lalu dan dalam rangka mengetahui sejauh mana perjuangan capres dalam aspek HAM.
“Adalah sulit,capres bisa dipilih kalau capres tidak terlibat secara historis dengan masa lalu,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan capres tidak boleh alergi kritik, kecaman, bahkan fitnah sekalipun. Menurutnya, konsekuensi menjadi seorang politisi acapkali menerima kritik dari publik. Tidak terkecuali capres. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui seluk beluk figur capres yang bakal maju pada Pilpres mendatang.
“Semua harus diungkap jelas dalam perspektif HAM,” ujarnya.
Menurutnya, acapkali mengupas persoalan kasus pelanggaran HAM tak terlepas dari salah satu figur capres. Padahal semestinya persoalan pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 silam dapat diselesaikan.
“Padahal lima tahun lalu Prabowo menjadi Cawapres Megawati. Kemudian ada gerakan melawan lupa dan mencecar Prabowo. Kenapa dulu tidak diungkap dan baru sekarang, Prabowo harus berbicara banyak sampai publik puas,” pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Taufik Basari, mengatakan pemilih mesti teliti sebelum menjatuhkan pilihan pada seorang capres. Pertama, yang mesti dilakukan adalah mengetahui rekam jejak capres sebelum mencalonkan diri. Visi misi memang penting disampaikan kepada publik.
Namun biasanya, kata pria biasa disapa Tobas itu, visi misi tanpa jejak rekam yang jelas hanya semata slogan. “Kita harus cek, apakah visi misi itu sesuai dengan rekam jejak, cocok atau tidak. Apakah rekam jejaknya menunjukan peduli pada HAM atau tidak, atau baru sekarang saja (perduli HAM, red),” ujarnya.
Partai tempat Tobas bernaung sudah menyatakan sikap mendukung capres dari PDIP, yakni Joko Widodo. Menurutnya, visi misi HAM dari Jokowi telah dinyatakan siap dan akan disampaikan ke publik. Namun sebelum itu, publik mesti melihat rekam jejak Jokowi. Dikatakan Tobas, sepanjang Jokowi memimpin kota Solo, telah menunjukan kebijakan yang diambil pro terhadap pendidikan, kaum miskin, dan kesehatan.
Sedangkan dari aspek HAM, kata Tobas, Jokowi tak memiliki catatan buruk. Setidaknya, Jokowi tak memiliki catatan pelanggaran HAM. Di mata Tobas, figur Jokowi dipandang layak ‘bertempur’ dalam perhelatan akbar pemilihan pemimpin Juli 2014 mendatang. “Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengukur rekam jejak pelanggaran HAM,” katanya.
Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh presiden terpilih mendatang. Pria yang biasa disapa Al itu menyoroti khusus persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi kewajiban yang harus dilakukan capres terpilih.
Menurutnya, secara historis era keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi tak lepas dari perubahan politik pada masa reformasi 1998. Itu sebabnya, sebagai masyarakat yang tidak melupakan sejarah menjadi beban moral jika tidak terselesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terlebih, masih terdapat 13 aktivis HAM yang hingga kini tidak diketahui keberadaanya.
Lebih jauh, Al berpandangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu harus menjadi agenda prioritas bagi capres terpilih. Dikatakan Al, capres terpilih pula harus menjaga iklim pluralisme. Mulai menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan agama. Terpenting, capres terpilih tidak boleh terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Apakah mungkin kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan kalau yang memimpin capres yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.
AL menegaskan, mengkritik capres dari aspek HAM tidak berarti melakukan kampanye hitam. Tetapi dalam rangka mendapatkan capres yang bersih dan bebas dari beban masa lalu dan dalam rangka mengetahui sejauh mana perjuangan capres dalam aspek HAM.
“Adalah sulit,capres bisa dipilih kalau capres tidak terlibat secara historis dengan masa lalu,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan capres tidak boleh alergi kritik, kecaman, bahkan fitnah sekalipun. Menurutnya, konsekuensi menjadi seorang politisi acapkali menerima kritik dari publik. Tidak terkecuali capres. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui seluk beluk figur capres yang bakal maju pada Pilpres mendatang.
“Semua harus diungkap jelas dalam perspektif HAM,” ujarnya.
Menurutnya, acapkali mengupas persoalan kasus pelanggaran HAM tak terlepas dari salah satu figur capres. Padahal semestinya persoalan pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998 silam dapat diselesaikan.
“Padahal lima tahun lalu Prabowo menjadi Cawapres Megawati. Kemudian ada gerakan melawan lupa dan mencecar Prabowo. Kenapa dulu tidak diungkap dan baru sekarang, Prabowo harus berbicara banyak sampai publik puas,” pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.