Selasa, 13 May 2014

BPK Apresiasi Permohonan Uji Materi UU Keuangan Negara Dicabut

FNH

Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya mencabut permohonan uji materi terhadap pasal 2 huruf g dan huruf i UU No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 11 huruf a Uu No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945. Permohonan pencabutan uji materi diajukan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus Forum Hukum BUMN yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui surat Nomor : S-16/F.Hkm-WK/2014 pada 5 Mei lalu.
 
Berdasarkan siaran pers BPK yang diterima oleh hukumonline hari ini, Selasa (13/5), pencabutan permohonan uji materi yang dilakukan oleh Forum Hukum BUMN didasarkan atas banyaknya masukan dari berbagai pihak bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Atas keputusan tersebut, BPK mengatakan pihaknya menghargai tindakan yang diambi oleh Forum Hukum BUMN tersebut.
 
Selain itu, BPK juga telah melakukan pertemuan dengan Forum Hukum BUMN di Kantor Pusat BPK, kemarin (12/5). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief, Ketua Forum Hukum BUMN, Gunawan, dan para pejabat di lingkungan BPK serta anggota Forum Hukum BUMN. Pertemuan tersebut menjadi agenda penyampaian pencabutan uji materi dengan perkara Nomor : 62/PPU-XI/2013.
 
Pencabutan uji materi tersebut, dinilai oleh BPK sebagai langkah positif dalam penegakan ketentuan UU Keuangan Negara dan UU BPK.






Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua