Jumat, 16 May 2014

Panduan Paralegal Jangan Sampai Mempersulit

BPHN sedang menyiapkan panduan paralegal untuk mempermudah pelaksanaan UU Bantuan Hukum.
MYS/M-16
Kementerian Hukum dan HAM terus menyiapkan perangkat dan kebijakan untuk mempermudah pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terakhir, diperoleh informasi bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan buku panduan dan kompetensi paralegal.
 
Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) berhak melakukan rekrutmen terhadap paralegal. Sekaligus berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada paralegal yang sudah direkrut tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 menyinggung lebih lanjut tentang ‘paralegal yang telah mengikuti pelatihan’. Dalam konteks inilah panduan paralegal disusun.
 
Kepala BPHN, Wicipto Setiadi, membenarkan panduan itu masih disusun tim. Tak hanya BPHN, tetapi juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH).  “Penyusunan juklak dan kompetensi paralegal melibatkan sejumlah LBH,” kata Wicipto kepada hukumonline.
 
Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) termasuk pegiat bantuan hukum yang memberikan masukan (policy input)untuk panduan paralegal tersebut.  Koordinator Nasional JPI, Abdul Hamim Jauzie, berharap juklak paralegal tidak justru mempersulit paralegal dan menjauhkan peran mereka dari masyarakat pencari keadilan. Kalaupun juklak akan mengatur sertifikasi paralegal, maka seharusnya tidak menjadi syarat mengakses dana bantuan hukum yang disediakan APBN. “Sertifikasi paralegal seharusnya tidak dijadikan syarat mengakses dana bantuan hukum atau persyaratan akreditasi organisasi bantuan hukum,” papar Hamim.
 
Abdul Hamim Jauzie mengingatkan tak ada delegasi atau atribusi dari UU Bantuan Hukum untuk menyusun sebuah juklak paralegal. Peraturan perundang-undangan hanya menyebut pelatihan untuk paralegal. Karena itu, JPI berharap panduan atau juklak paralegal harus dipandang sebagai panduan yang tidak mengikat. Materinya juga tidak boleh menegasikan keberadaan paralegal dan kompetensi mereka meski belum mengikuti panduan. Selama ini sudah banyak paralegal yang menjalankan fungsi dan peran mengadvokasi dan membuka akses masyarakat terhadap hukum. “Jika petunjuk ini menuntut sertifikasi bagi setiap orang yang menjadi paralegal, dipastikan akan menyulitkan paralegal,” kata Hamim.
 
BPHN akan menerima masukan dari para pemangku kepentingan. Panduan paralegal masih dibahas. “Masih dalam pembahasan,” tegasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua