Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, mengungkapkan bahwa ia khawatir banyak eksplorasi migas dihentikan tahun ini. Pasalnya, tahun 2014 dianggap sebagai tahun politik yang penuh gejolak dinamika. Menurut Wacik, hal itubisa memantik pesimisme banyak perusahaan migas di dalam negeri.
"Tahun yang lalu ada perasaan-perasaan di sebagian perusahaan minyak dan gas menghadapi tahun ini dengan nuansa yang agak pesimis," ujarnya pada pertemuan International Petroleum Association (IPA) ke-38 di JCC Jakarta, Kamis (21/5).
Ia mengatakan, sejak tahun lalu sudah ada beberapa perusahaan migas yang menyampaikan kepadanya akan bersikap pasif. Wacik khawatir dengan rencana banyak perusahaan yang diam menunggu selesainya seluruh proses pemilihan umum tahun 2014 ini. Mereka bahkan berencana menghentikan kegiatan eksplorasi.
“Ada beberapa perusahaan migas yang tahun lalu mengatakan, tahun 2014 akan bersikap "wait and see" karena Indonesia akan melaksanakan Pemilu,” tutur Wacik.
Namun, kini Wacik bernafas lega. Ia melihat menjelang pemilihan presiden pada Juli mendatang, para pelaku usaha di sektor migas tak menunjukan rasa pesimis. Hal itu terbukti dari ramainya peserta pertemuan ke-38 IPA. Bahkan Wacik menilai, pertemuan yang digelar tahun ini lebih besar dan ramai diikuti banyak pelaku usaha.
"Saya katakan jangan "wait and see", jangan pesimis. Pemerintah tahun yang lalu sudah berjalan sembilan tahun, tinggal menghadapi tahun terakhir, tidak boleh pesimis,” ujarnya.
Menurut Wacik,IPA ke 38 justru jauh lebih besar. Optimis sektor migas akan makin baik sekarang dan ke depan. Tahun inisaja,ada 25 negara yang ikut sedangkan tahun lalu hanya 16 negara. “Tak mungkin perusahaan ini mau capek ikut di sni, kalau industri migas Indonesia tidak menarik dan tidak menjanjikan tidak mungkin investor datang kesini. Dan sudah terbukti stabil, paling tidak 10 tahun belakangan," jelas Wacik.
Presiden IPA, Lukman Mahfud, mengingatkan bahwa dukungan pemerintah sangat menentukan iklim investasi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menarik investor migas ke Indonesia jika ingin meningkatkan produksi industri hulu migas. Lukman mengatakan, dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan saat ini adalah terkait kepastian hukum
"Dukungan itu yang paling dibutuhkan di antaranya berupa kejelasan dan konsistensi aturan tentang pengelolaan migas," kata Lukman.
Lukman mengkritisi, saat ini ada dua regulasi yang berpotensi memunculkan banyak isu dari peluang multi-interpretasi. Peraturan tersebut adalah PP No. 79 Tahun 2010 dan revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001. Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap kedua regulasi itu dapat membawa perubahan positif untuk pengelolaan migas di masa depan dan menambah kepastian hukum pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan.
“Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan transparan mengenai perpanjangan kontrak perusahaan migas. Karena dengan regulasi tersebut tercipta kepastian hukum pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, pembuatan regulasi hendaknya memperhatikan kedudukan perusahaan negara,dalam hal ini seperti Pertamina, perusahaan-perusahaan migas internasional dan nasional. Ia menegaskan, pihaknya perlu kerja sama lebih erat dengan pembuat kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, ia yakin akan ada kepastian bagi perusahaan-perusahaan yang telah menanamkan investasinya miliaran dolar di Indonesia agar disambut baik dan dijaga dengan aman.
"Tahun yang lalu ada perasaan-perasaan di sebagian perusahaan minyak dan gas menghadapi tahun ini dengan nuansa yang agak pesimis," ujarnya pada pertemuan International Petroleum Association (IPA) ke-38 di JCC Jakarta, Kamis (21/5).
Ia mengatakan, sejak tahun lalu sudah ada beberapa perusahaan migas yang menyampaikan kepadanya akan bersikap pasif. Wacik khawatir dengan rencana banyak perusahaan yang diam menunggu selesainya seluruh proses pemilihan umum tahun 2014 ini. Mereka bahkan berencana menghentikan kegiatan eksplorasi.
“Ada beberapa perusahaan migas yang tahun lalu mengatakan, tahun 2014 akan bersikap "wait and see" karena Indonesia akan melaksanakan Pemilu,” tutur Wacik.
Namun, kini Wacik bernafas lega. Ia melihat menjelang pemilihan presiden pada Juli mendatang, para pelaku usaha di sektor migas tak menunjukan rasa pesimis. Hal itu terbukti dari ramainya peserta pertemuan ke-38 IPA. Bahkan Wacik menilai, pertemuan yang digelar tahun ini lebih besar dan ramai diikuti banyak pelaku usaha.
"Saya katakan jangan "wait and see", jangan pesimis. Pemerintah tahun yang lalu sudah berjalan sembilan tahun, tinggal menghadapi tahun terakhir, tidak boleh pesimis,” ujarnya.
Menurut Wacik,IPA ke 38 justru jauh lebih besar. Optimis sektor migas akan makin baik sekarang dan ke depan. Tahun inisaja,ada 25 negara yang ikut sedangkan tahun lalu hanya 16 negara. “Tak mungkin perusahaan ini mau capek ikut di sni, kalau industri migas Indonesia tidak menarik dan tidak menjanjikan tidak mungkin investor datang kesini. Dan sudah terbukti stabil, paling tidak 10 tahun belakangan," jelas Wacik.
Presiden IPA, Lukman Mahfud, mengingatkan bahwa dukungan pemerintah sangat menentukan iklim investasi. Menurutnya, pemerintah harus mampu menarik investor migas ke Indonesia jika ingin meningkatkan produksi industri hulu migas. Lukman mengatakan, dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan saat ini adalah terkait kepastian hukum
"Dukungan itu yang paling dibutuhkan di antaranya berupa kejelasan dan konsistensi aturan tentang pengelolaan migas," kata Lukman.
Lukman mengkritisi, saat ini ada dua regulasi yang berpotensi memunculkan banyak isu dari peluang multi-interpretasi. Peraturan tersebut adalah PP No. 79 Tahun 2010 dan revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001. Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap kedua regulasi itu dapat membawa perubahan positif untuk pengelolaan migas di masa depan dan menambah kepastian hukum pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan.
“Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan transparan mengenai perpanjangan kontrak perusahaan migas. Karena dengan regulasi tersebut tercipta kepastian hukum pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan,” tambahnya.
Dia juga mengatakan, pembuatan regulasi hendaknya memperhatikan kedudukan perusahaan negara,dalam hal ini seperti Pertamina, perusahaan-perusahaan migas internasional dan nasional. Ia menegaskan, pihaknya perlu kerja sama lebih erat dengan pembuat kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, ia yakin akan ada kepastian bagi perusahaan-perusahaan yang telah menanamkan investasinya miliaran dolar di Indonesia agar disambut baik dan dijaga dengan aman.