Sabtu, 24 Mei 2014

Mantan Ketua MA Kritik Vonis Luthfi Hasan

Hakim harus punya scientific case.
ALI
Luthfi Hasan Ishaaq di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: NOV

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengkritik vonis hakim terhadap (mantan) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hassan Ishaq. Bagir menilai putusan itu tidak akurat.
 
Ia berpendapat bahwa perbuatan pidana dalam perkara itu belum terjadi, sehingga tidak layak dijatuhkan hukuman. “Ini pelajaran pidana dasar, apakah niat saja sudah bisa dihukum? Anda menghukum tidak boleh berdasarkan asumsi. Pidana tidak boleh pakai asumsi,” ujarnya.
 
Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan (Puslitbang Kumdil) MA di Jakarta, Kamis (22/5). Bagir sedang menjelaskan yang harus dimiliki setiap hakim.
 
“Saya tidak tahu apakah Indriyanto (ahli pidana dari FHUI yang duduk di sebelahnya,-red) jadi pengacara Luthfi atau tidak. Tapi ini scientific. Saya tak ada kepentingan di kasus ini,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini.
 
Ditemui usai menjadi pembicara seminar, Bagir tak khawatir bila pendapatnya berbeda dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengadilan tinggi yang menghukum Luthfi. “Saya kan profesor, boleh berbeda,” selorohnya.
 
Lebih lanjut, Bagir mengatakan sebuah perbuatan baru bisa dinyatakan sebagai korupsi bila telah merugikan keuangan negara. “Pertanyaannya adalah, kan (orang,-red) yang menyuap Fathanah bukan negara, Fathanah sendiri bukan pegawai negara,” ujarnya.
 
“Jadi, tidak ada urusannya dengan negara sama sekali. Itu suap menyuap antar mereka, antar swasta dengan swasta. Kalau kita strict ke UU Korupsi, ya tidak memenuhi itu,” tambahnya.
 
Bagir mengaku bahwa dalam peristiwa itu memang ada lanjutannya, yakni uang itu akan diserahkan ke Luthfi. Sehingga, sebagian orang menganggap bisa sebagai gratifikasi (suap) yang diberikan ke pejabat negara untuk mendapatkan kemudahan.
 
“Uang itu belum sampai kepada Luthfi. Jadi, hanya asumsi kita saja. Kita percaya pada keterangan Fathanah bahwa uang itu untuk dia dan Luthfi tidak mengakui itu. Hukum tak boleh mengadili orang hanya berdasarkan keterangan satu orang tanpa bukti lain,” ujarnya.
 
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers ini menuturkan seandainya pun ada niat, maka niat itu tidak bisa digunakan untuk menghukum. “Niat kita mau kawin, apa kita sudah kawin? Kan tidak. Peristiwa hukum belum terjadi,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, Bagir menuturkan bahwa dirinya tidak apriori bila mereka yang terlibat dalam kasus ini diadili untuk kasus korupsi, tetapi menurutnya buktinya tak cukup itu saja. Ia mengatakan harus ditemukan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi. “Itu harus dikerjakan, jangan karena sudah diadili, ya sudahlah (divonis saja,-red),” tambahnya.
 
Lalu, bagaimana penilaian akhir Bagir mengenai putusan dalam kasus ini? “Putusannya tidak akurat, menurut Ketua Dewan Pers,” selorohnya.
 
Sekadar mengingatkan, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memvonis Luthfi Hasan . Majelis menilai Luthfi terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dari Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman melalui Fathanah dan Elda Devianne Adiningrat. Luthfi juga terbukti menerima janji Rp40 miliar untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan itu.




scientific sense



















16 tahun penjara

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua