Selasa, 03 Juni 2014

Kontras-PSHK Luncurkan Hasil Pemantauan Bantuan Hukum

MYS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di Jakarta, Selasa (03/6).
 
Kedua lembaga telah melakukan pemantauan di lima provinsi, yakni Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Secara umum, KontraS dan PSHK menemukan fakta bahwa bantuan hukum masih sulit diakses. Masih ada sejumlah kendala dan hambatan di lapangan. Ironisnya, hambatan itu sebagian justru datang dari aparat penegak hukum. UU Bantuan Hukum belum tersosialisasi dengan baik di kalangan aparat penegak hukum. Penyidik, misalnya, masih lebih mengedepankan penggunaan KUHAP daripada UU Bantuan Hukum dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka.
 
Peluncuran hasil pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum itu dihadiri Direktur Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bambang Palasara, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Herry Prastowo, Direktur Hukum dan HAM Bappenas Christiono Soebroto, Kalapas I Tanjung Gusta Medan Lilik Sujandi, Wakil Ketua PN Kupang Parlas Nababan, Kasatreskrim Polrestabes Medan Jean Calvin, pejabat di Kejaksaan Agung Muda Pidana Umum Surung Aritonang, dan sejumlah petugas kepolisian, kejaksaan, dan pekerja bantuan hukum.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua