Rabu, 11 June 2014

Debat Capres-Cawapres Perlu Komitmen Tentang KPK

ANT
Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengatakan debat capres-cawapres perlu membahas peranan KPK dalam konteks kerja sama dengan pemerintah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Dalam debat capres-cawapres pertama ini tidak dijelaskan bagaimana peranan KPK kedepannya," kata Vishnu di Depok, Rabu.

Vishnu mengatakan Jusuf Kalla secara sekilas menekankan bahwa perlunya penambahan personel penyidik KPK serta anggarannya perlu ditingkatkan. Hatta Rajasa juga secara sekilas menyebutkan bahwa KPK bersama-sama dengan Jaksa dan Polisi perlu diperkuat guna "pemberantasan korupsi yang masif".

Ia mengatakan padahal KPK bisa dikatakan sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi yang telah sukses melaksanakan kegiatan penyidikan serta penuntutan beberapa kasus korupsi besar di Indonesia yang melibatkan para pejabat terkemuka Indonesia seperti yang terakhir melibatkan mantan Menteri Agama Suryadarma Ali dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan Haji.

Sehingga, kata dia, seharusnya para kandidat Capres dan Wapres perlu secara lebih mendalam membahas komitmen mereka untuk tetap mempertahankan independensi KPK. Selain itu perlu diungkapkan apakah strategi baik pihak Jokowi=JK maupun Prabowo-Hatta untuk melindunginya KPK dari berbagai usaha-usaha untuk melemahkannya seperti terakhir melalui pembahasan RUU mengenai hukum pidana yang dikenal dengan nama KUHAP yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, kata dia, yang terpenting lagi adalah bagaimana kedua kandidat memastikan saat menduduki pemerintahan nanti benar-benar tetap terus menerapkan proses seleksi pimpinan KPK yang baru secara transparan, kompetitif dan akuntabel guna menghasilkan kandidat-kandidat yang kredibel untuk dipilih oleh DPR menggantikan para pimpinan KPK saat ini yang masa jabatanya akan berakhir pada tahun 2015.

Reformasi birokrasi Vishnu berpendapat dalam debat Capres-cawapres banyak membahas Reformasi Birokrasi, untuk agenda perwujudan pemerintah yang bersih kandidat Presiden dan Wakil Presiden baik Joko Widodo = Jusuf Kalla maupun Prabowo Subianto = Hatta Rajasa tidak terlalu jauh berbeda.

Keduanya menganggap bahwa biaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik amatlah besar. Prabowo menggunakan istilah bahwa rakyat tidak menginginkan demokrasi "wani piro", Sedangkan Jokowi menekan perlunya perubahan pola rekrutmen di dalam partai politik sehingga kader-kader partai yang berprestasilah nantinya diajukan untuk berkompetisi dalam.

Keduanya, lanjut dia, menekankan pentingnya mendorong reformasi birokrasi di dalam pemerintahan. Jokowi menekankan pentingnya penerapan informasi teknologi untuk mengurangi berbagai kebocoran dalam anggaran negara serta pengadaan.

Jokowi beberapa kali mencontohkan kesuksesannya dalam menerapkan sistem e-budgeting, e-purchasing serta e-tax.

Sedangkan kubu Prabowo melalui Hatta Rajasa menjelaskan buruknya pelayanan publik akibat lemahnya birokrasi dimana tidak ada sistem rekrutmen yang baik, pengukuran standar kinerja yang jelas dan sistem akuntabilitas yang jelas. Selain itu ia juga mengiritik mengenai struktur birokrasi yang terlalu gemuk sehingga reformasi birokrasi perlu dituntaskan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua