Jumat, 13 June 2014

Seputar Kedudukan Kejaksaan Sebagai Government Law Office

Dalam praktik, jaksa telah sering mendapat kuasa untuk mewakili lembaga negara di pengadilan. Dalam praktik pula, kedudukan jaksa selaku pengacara negara dipertanyakan. Ada pro dan kontra.
MYS/ALI
Kantor Jaksa Pengacara Negara. Foto: RES


Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah hanya terpisahkan oleh jalan. Menyusuri taman di depan kantor Gubernur, lalu menyeberangi lampu lintas di sebelah kiri, Anda akan segera disambut plang berwarna dasar biru di Jalan Imam Bonjol No.10 Palangkaraya. Tulisannya jelas: ‘Kantor Pengacara Negara (Government Law Office)’.


Tulisan yang sama bisa ditemukan di kantor-kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia. Ada yang hanya menggunakan bahasa Indonesia, ada pula yang digabung dengan bahasa Inggris Government Law Office. Yang jelas, kalimat ini merujuk pada kedudukan jaksa sebagai pengacara negara (JPN). Lembaga negara yang menghadapi masalah hukum bisa memberikan kuasa kepada jaksa dan mewakili pimpinan lembaga negara tersebut di pengadilan.


Salah satu contoh menarik adalah ketika PT Inmas Abadi –diwakili kantor pengacara Ihza & Ihza Law Firm—menggugat surat keputusan Gubernur Bengkulu terkait izin usaha tambang. Digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Gubernur Bengkulu memberikan kuasa kepada enam orang anak buahnya di Biro Hukum Pemda Bengkulu, termasuk Kepala Biro Hukum Setda, Riris Budiyati.


Rupanya, enam orang staf biro hukum tak cukup. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Pudji Basuki Setijono juga diberi kuasa. Oleh Pudji, kuasa itu disubstitusikan lagi kepada empat orang JPN yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Lepas dari substansi putusan MA atas sengketa ini (putusan No. 222K/TUN/2013), perkara ini memperlihatkan jalur pemberian kuasa dari seorang kepala daerah kepada JPN.


Tak hanya kepala daerah yang memanfaatkan JPN. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kuasa kepada JPN untuk menghadapi ratusan permohonan penyelesaian sengketa pemilu legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat jumlah permohonan yang cukup banyak mustahil bagi staf hukum KPU untuk mempersiapkan bahan-bahan dan menghadiri persidangan.


Darimana sebenarnya kewenangan dan tugas JPN mendampingi dan mewakili instansi pemerintah di pengadilan? Kejaksaan selalu merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan di sini, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Rumusan ini menggunakan kata ‘dapat yang berarti tak selalu wajib. Cuma pasal ini tak menjelaskan dalam perkara apa saja Kejaksaan bisa mewakili, dan instansi pemerintah mana saja yang dapat diwakili.


Literatur yang ditulis jaksa juga tak memberikan gambaran yang lebih detail. Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Pengawasan, menulis dalam bukunya ‘Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (2005) beberapa kali menyebut wewenang itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Fachmi sempat menguraikan kewenangan historis Kejaksaan dalam bukunya ‘Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2011).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua