Bagaimana bila nantinya calon presiden yang kini tengah bertarung terpilih, akan menata sektor energi dalam negeri? Rupanya, kedua kubu sama-sama sepakat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja, masing-masing capres menawarkan alternatif solusi masing-masing.
Pasangan capres nomor urut satu, Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa akan memprioritaskan sektor energi terbarukan untuk mengganti konsumsi BBM. Anggota Tim Sukses Pasangan Prabowo-Hatta, Kardaya Warnika menyampaikan, pengembangan energi terbarukan bisa menutup kekurangan suplai energi yang selama ini dinilainya masih terjadi.
Menurut Kardaya, masyarakat Indonesia cukup boros mengonsumsi energi. Di sisi lain, energi yang banyak dikonsumsi adalah BBM dan batubara. Ia pun melihat, jenis energi yang dikonsumsi tersebut menambah beban pemenuhan permintaan. Akibatnya, Indonesia masih harus mengalami kekurangan pasokan.
“Indonesia adalah salah satu negara yang sangat boros dalam menggunakan energi. Dari sisi demand, boros dan naiknya cepat. Tapi dari 95 persen dari kebutuhan energi di Indonesia disuplai dari energi primer yakni fosil dan batubara. Itu kan energi yang tidak terbarukan. Hanya 5 persen dari energi itu disuplai dari energi yang terbarukan,” katanya dalam sebuah seminar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/6).
Kardaya mengingatkan, Indonesia membutuhkan ketahanan energi. Ia menekankan, ada tiga faktor yang menentukan ketahanan energi suatu bangsa. Pertama, ketersediaan energi itu sendiri. Kedua, aksesibilitas masyarakat terhadap suplai energi. Ketiga, keterjangkauan energi untuk bisa dikonsumsi.
“Tahun 2009 saja kebutuhan energi di Indonesia lebih besar ketimbang yang diproduksi. Tahun 2019 ada proyeksi akan terjadi defisit energi lagi. Masalah ini akan terjadi di kabinet mendatang. Untuk itu, pemerintah harus sekuat mungkin untuk mengundurkan terjadinya defisit energi. Jangan terjadi di tahun 2019, kalau bisa sejauh-jauhnya. Harus diputuskan cepat," ujarnya.
Sementara itu, capres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla melirik pembenahan infrastruktur gas sebagai penyelesaian ketergantungan atas BBM. Menurut Tim Sukses Jokowi-JK, Darmawan Prasodjo, keterbatasan infrastruktur gas di dalam negeri berdampak besar bagi Indonesia. Padahal, ia melihat saat ini produksi gas nasional masih lebih besar ketimbang minyak.
“Lihat saja, negara ini memilih mengimpor gas dengan harga murah namun di saat bersamaan mengimpor minyak dengan harga tinggi akibat keterbatasan infrastruktur gas tersebut,” keluhnya.
Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan bahwa Jokowi-JK akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur gas agar penyerapan gas dalam negeri besar. Menurut dia, pembangunan infrastruktur bertujuan agar penyerapan gas di Indonesia bisa merata. Pasalnya, gas membutuhkan pipa untuk menyalurkannya.
"Penggunaan gas butuh infrastruktur yang sangat masif, mau pakai ember susah menguap dia, kalau minyak pakai ember masih bisa," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi mengungkapkan bahwa kedua pasangan capres tidak perlu memusingkan program di bidang energi. Sebab, menurut Rinaldy Kebijakan Energi Nasional sudah lengkap dengan konsep ketahanan dan kemandirian energi.
“Oleh karena itu presiden yang terpilih agar bersiap-siap mengimplementasikan KEN,” ujar Rinaldy.
Dalam KEN, dia memparkan, setidaknya terdapat lima landasan penting yang harus diimpelementasikan Presiden terpilih yakni perubahan paradigma pemanfaatan energi, dari penggunaan utama untuk ekspor, menjadi komoditas yang dipertahankan di dalam negeri untuk penggerak pembangunan. Selain itu, terdapat pula amanat untuk melakukan pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap.
Hal penting lainnya dalam KEN, kata dia, adalah pengurangan subsidi yang melekat pada harga energi. Selanjutnya adalah prioritas pengembangan energi terbarukan dengan penggunaan gas bumi, batu bara. KEN juga mengamanatkan pemanfaatan dan pembangunan tenaga nuklir, namun sebagai opsi terakhir.
“Dengan begitu, pemerintah harus membuat peta jalan untuk pengurangan dan penghentian ekspor energi fosil,” pungkasnya.
Pasangan capres nomor urut satu, Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa akan memprioritaskan sektor energi terbarukan untuk mengganti konsumsi BBM. Anggota Tim Sukses Pasangan Prabowo-Hatta, Kardaya Warnika menyampaikan, pengembangan energi terbarukan bisa menutup kekurangan suplai energi yang selama ini dinilainya masih terjadi.
Menurut Kardaya, masyarakat Indonesia cukup boros mengonsumsi energi. Di sisi lain, energi yang banyak dikonsumsi adalah BBM dan batubara. Ia pun melihat, jenis energi yang dikonsumsi tersebut menambah beban pemenuhan permintaan. Akibatnya, Indonesia masih harus mengalami kekurangan pasokan.
“Indonesia adalah salah satu negara yang sangat boros dalam menggunakan energi. Dari sisi demand, boros dan naiknya cepat. Tapi dari 95 persen dari kebutuhan energi di Indonesia disuplai dari energi primer yakni fosil dan batubara. Itu kan energi yang tidak terbarukan. Hanya 5 persen dari energi itu disuplai dari energi yang terbarukan,” katanya dalam sebuah seminar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/6).
Kardaya mengingatkan, Indonesia membutuhkan ketahanan energi. Ia menekankan, ada tiga faktor yang menentukan ketahanan energi suatu bangsa. Pertama, ketersediaan energi itu sendiri. Kedua, aksesibilitas masyarakat terhadap suplai energi. Ketiga, keterjangkauan energi untuk bisa dikonsumsi.
“Tahun 2009 saja kebutuhan energi di Indonesia lebih besar ketimbang yang diproduksi. Tahun 2019 ada proyeksi akan terjadi defisit energi lagi. Masalah ini akan terjadi di kabinet mendatang. Untuk itu, pemerintah harus sekuat mungkin untuk mengundurkan terjadinya defisit energi. Jangan terjadi di tahun 2019, kalau bisa sejauh-jauhnya. Harus diputuskan cepat," ujarnya.
Sementara itu, capres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla melirik pembenahan infrastruktur gas sebagai penyelesaian ketergantungan atas BBM. Menurut Tim Sukses Jokowi-JK, Darmawan Prasodjo, keterbatasan infrastruktur gas di dalam negeri berdampak besar bagi Indonesia. Padahal, ia melihat saat ini produksi gas nasional masih lebih besar ketimbang minyak.
“Lihat saja, negara ini memilih mengimpor gas dengan harga murah namun di saat bersamaan mengimpor minyak dengan harga tinggi akibat keterbatasan infrastruktur gas tersebut,” keluhnya.
Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan bahwa Jokowi-JK akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur gas agar penyerapan gas dalam negeri besar. Menurut dia, pembangunan infrastruktur bertujuan agar penyerapan gas di Indonesia bisa merata. Pasalnya, gas membutuhkan pipa untuk menyalurkannya.
"Penggunaan gas butuh infrastruktur yang sangat masif, mau pakai ember susah menguap dia, kalau minyak pakai ember masih bisa," tambahnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi mengungkapkan bahwa kedua pasangan capres tidak perlu memusingkan program di bidang energi. Sebab, menurut Rinaldy Kebijakan Energi Nasional sudah lengkap dengan konsep ketahanan dan kemandirian energi.
“Oleh karena itu presiden yang terpilih agar bersiap-siap mengimplementasikan KEN,” ujar Rinaldy.
Dalam KEN, dia memparkan, setidaknya terdapat lima landasan penting yang harus diimpelementasikan Presiden terpilih yakni perubahan paradigma pemanfaatan energi, dari penggunaan utama untuk ekspor, menjadi komoditas yang dipertahankan di dalam negeri untuk penggerak pembangunan. Selain itu, terdapat pula amanat untuk melakukan pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap.
Hal penting lainnya dalam KEN, kata dia, adalah pengurangan subsidi yang melekat pada harga energi. Selanjutnya adalah prioritas pengembangan energi terbarukan dengan penggunaan gas bumi, batu bara. KEN juga mengamanatkan pemanfaatan dan pembangunan tenaga nuklir, namun sebagai opsi terakhir.
“Dengan begitu, pemerintah harus membuat peta jalan untuk pengurangan dan penghentian ekspor energi fosil,” pungkasnya.