Selasa, 24 June 2014

RUU Larangan Minuman Beralkohol Resmi Inisiatif DPR

Berisi 22 pasal. Mengatur mulai dari larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, hingga ketentuan pidana dan denda. Teknis pengawasan dilakukan tim terpadu.
RFQ
Gedung DPR. Foto: RES
Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi inisiatif DPR. Palu sidang diketuk pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso setelah seluruh anggota memberikan persetujuan di Gedung DPR, Selasa (24/6). Dengan persetujuan itu, RUU tersebut akan dilakukan pembahasan di tingkat II.
 
“Dengan demikian RUU Larangan Minuman Beralkohol resmi menjadi inisiatif DPR,” ujarnya.
 
Dalam laporan akhir, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan, tujuan penyusunan rancangan regulasi tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dari dampak negatif miniman beralkohol. Masifnya peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari alkohol. RUU inisiatif DPR itu berjumlah 22 pasal.
 
Menurut Dimyati, selain dampak kesehatan yang ditimbulkan dari minuman beralkkohol, juga dampak psikologis bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Dalam draf awal RUU tersebut dijelaskan definisi minuman beralkohol yakni mengandung etanol (C2 H5 OH) hasil pertanian.
 
Selain itu etanol hasil pertanian mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi. Dengan cara memberikan perlakuan terlebih dulu atau sebaliknya. Selain itu menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
 
Dalam RUU tersebut juga diatur klasifikasi jenis minuman beralkohol yang dilarang dalam golongan A. Menurutnya, golongan A merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1 persen hingga 5 persen. Sedangkan golongan B, kandungan kadar etanol melebihi 5 persen hingga 20 persen. Kemudian golongan C, kadar etanol melebihi dari 20 persen hingga 55 persen, dan minuman beralkohol tradisional dengan berbagai jenis nama, serta minuman beralkohol racikan.
 
Dimyati menjelaskan, sebanyak empat pasal termaktub dalam Bab Larangan. Bab itu mengatur mulai larangan memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman beralkohol tradisional, hingga minuman beralkohol hasil racikan. Selain itu pula mengatur larangan memasukan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A,B,C, minuman beralkohol tradisional, hingga minuman beralkohol hasil racikan di wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
 
“Namun larangan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas, dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah,” ujarnya.
 
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, RUU tersebut mengatur pula pengawasan. Menurutnya, pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Ia berpendapat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melaklsanakan pengawasan minuman beralkohol. Mulai dari tingkat produksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
 
Sedangkan teknis pengawasan nantinya dibentuk tim terpadu. Menurutnya, tim terpadu dibentuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tim terpadu nantinya terdiri dari unsur Kementerian Perindustrian, Perdagangan, instansi pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Selain itu juga unsur Polri, Kejaksaan Agung, serta perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
 
Peran masyarakat diberikan ruang dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol. Misalnya, memberikan laporan kepada instansi berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan dan atau konsumsi minuman beralkohol. Peran masyarakat pun dapat dilakukan melalui perseorangan maupun berkelompok.
 
Selain itu, kata Dimyati, RUU tersebut mengatur ketentuan pidana. Dalam draf RUU tertuang tiga pasal mengatur ketentuan pidana. Ancaman pidana bagi pelanggar UU tersebut berupa ancaman maksimal dan kewajiban membayar denda.
 
“RUU ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku pelanggar larangan minuman beralkohol dengan ancaman pidana dan atau denda,” pungkas anggota Komisi II itu.
Dilarangkan DURIAN dan TAPE
 - thijs
05.05.15 12:26
Hallo teman-2 Bila kita mau dilarangkan miras atau minuman beralkohol... kita juga harus dilarangkan merokok dan jual bua seperti Durian Tape.. Merokok bunuh jahu lebih banyak orang daripada miras... Durian dan Tape ada sekitar 8 % alkohol, alkohol adalah bahan alami!! Jangan lupa, di RUMPUT ada Alkohol.. coba cari di google kenapa sapi sering mabok... (no busyet!!) Satu hal lagi.. Indonesia adalah Negara DEMOKRATIS dan hak minority harus di jamin! Bila anda tidak setujuh minum alcohol.. jangan paksa orang atau dilarangkan orang dengan visi lain untuk minum dan makan yang mana mereka mau.. HINDARI DICTATUR!! Kita negara bebas dan kita tidak perluh dictator2 disini!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua