Jelang Pemilihan Presiden suasana kian memanas. Pemerintah dan MPR menggagas pertemuan agar membuat Pilpres digelar pada 9 Juli mendatang menjadi kondusif dan aman dari segala macam gangguan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR, Sidarto Danusubroto, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Mendagri di Gedung MPR, Selasa (1/7). “Kita membicarakan sesuatu agar Pilpres kondusif,” ujarnya.
Pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan MPR memang rutin dilakukan. Hanya saja, menjelang Pilpres mesti lebih intens dilakukan. Sama halnya menjalan Pemilihan Anggota Calon Legislatif (Pileg), pemerintah melakukan pertemuan serupa dengan MPR. Dalam pertemuan tersebut, sekaligus mengajak masyarakat agar memberikan hak pilihnya dengan jujur dan adil.
“Menkopolhukam setuju usul itu agar Pilpres dilakukan secara jujur dan adil,” ujarnya.
Menurutnya, MPR berkomitmen membangun Pilpres yang jujur, adil, serta aman. Ia berharap semua lembaga mendukung dan menjaga agar jalannya Pilpres dapat aman. Tidak saja lembaga penegak hukum, tetapi seluruh kementerian dan lembaga negara. Ia berharap Polri dan TNI tetap memegang teguh netralitas dan fokus menjaga Pilpres tetap kondusif.
“Soal masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Pilpres, itu juga yang nanti akan kita bicarakan,” imbuhnya.
Menkopolhukam Joko Suyanto mengatakan, pertemuan konsultasi tersebut merupakan permintaan presiden. Ia mengatakan, pertemuan periodik biasa dilakukan dengan pimpinan MPR. Maka dari itu, jelang Pilpres perlu intensitas untuk mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil.
“Kami datang ke sini dalam konteks koordinasi pertemuan dengan kepala lembaga negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joko mengatakan pertemuan dengan pimpinan MPR dalam rangka merancang pertemuan yang akan digelar pada Senin (7/7) pekan depan. Dikatakan Joko, pertemuan pekan depan di MPR akan dihadiri sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara. Nah MPR, kata Joko, sebagai pihak penyelenggara pertemuan tersebut.
“Karena menyangkut pemilihan presiden yang intensitasnya sudah tinggi. Kami tadi juga diskusi supaya pelaksanaan Pilpres aman, lancar tidak ada kerusuhan, kekerasan di mana-mana, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan damai, jujur dan adil,” ujarnya.
Joko menampik pertemuan tersebut membahas soal kemungkinan Pilpres berlangsung dua putaran. Menurutnya, pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan MPR merupakan hal rutin membahas segala hal. Namun pertemuan dengan pimpinan MPR, kata Joko tidak membahas kemungkinan Pilpres dua putaran atau sebaliknya satu putaran.
Namun, kata Joko, bukan tidak mungkin dalam pertemuan pada Senin pekan depan akan bermunculan berbagai isue Pilpres oleh sejumlah kepala lembaga tinggi negara. “Apakah nanti muncul dalam pertemuan kita tidak tahu nanti tanggal 7 Juli,” ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pemerintah akan patuh dengan apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait putaran Pilpres. Pemerintah pun menunggu dengan hasil putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 159 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pilpres.
“Kita ikutin MK lah. Saya ke sini tidak bicara masalah Pasal 6A atau pun Pasal 159 ayat (1) tidak dalam konteks itu. Apakah lembaga negara pada tanggal 7 berbicara soal itu, tunggu saja nanti,” ujarnya.
Di ujung pertemuan, Joko meminta agar TNI dan Polri tetap menjaga komitmen netralitas dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Selain itu, Polri dan TNI harus siap menjaga keamanan dalam jalannya penyelenggaraan Pilpres. Joko menekankan agar pengamanan dilakukan ekstra agar tidak timbul berbagai macam gangguan ketertiban masyarakat pada pelaksaan Pilpres nanti.
“Tidak boleh ada kerusuhan, kecurangan itu harus dikawal baik oleh Bawaslu maupun TNI dan Polri,” pungkasnya.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR, Sidarto Danusubroto, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) serta Mendagri di Gedung MPR, Selasa (1/7). “Kita membicarakan sesuatu agar Pilpres kondusif,” ujarnya.
Pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan MPR memang rutin dilakukan. Hanya saja, menjelang Pilpres mesti lebih intens dilakukan. Sama halnya menjalan Pemilihan Anggota Calon Legislatif (Pileg), pemerintah melakukan pertemuan serupa dengan MPR. Dalam pertemuan tersebut, sekaligus mengajak masyarakat agar memberikan hak pilihnya dengan jujur dan adil.
“Menkopolhukam setuju usul itu agar Pilpres dilakukan secara jujur dan adil,” ujarnya.
Menurutnya, MPR berkomitmen membangun Pilpres yang jujur, adil, serta aman. Ia berharap semua lembaga mendukung dan menjaga agar jalannya Pilpres dapat aman. Tidak saja lembaga penegak hukum, tetapi seluruh kementerian dan lembaga negara. Ia berharap Polri dan TNI tetap memegang teguh netralitas dan fokus menjaga Pilpres tetap kondusif.
“Soal masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan Pilpres, itu juga yang nanti akan kita bicarakan,” imbuhnya.
Menkopolhukam Joko Suyanto mengatakan, pertemuan konsultasi tersebut merupakan permintaan presiden. Ia mengatakan, pertemuan periodik biasa dilakukan dengan pimpinan MPR. Maka dari itu, jelang Pilpres perlu intensitas untuk mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil.
“Kami datang ke sini dalam konteks koordinasi pertemuan dengan kepala lembaga negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joko mengatakan pertemuan dengan pimpinan MPR dalam rangka merancang pertemuan yang akan digelar pada Senin (7/7) pekan depan. Dikatakan Joko, pertemuan pekan depan di MPR akan dihadiri sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara. Nah MPR, kata Joko, sebagai pihak penyelenggara pertemuan tersebut.
“Karena menyangkut pemilihan presiden yang intensitasnya sudah tinggi. Kami tadi juga diskusi supaya pelaksanaan Pilpres aman, lancar tidak ada kerusuhan, kekerasan di mana-mana, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan damai, jujur dan adil,” ujarnya.
Joko menampik pertemuan tersebut membahas soal kemungkinan Pilpres berlangsung dua putaran. Menurutnya, pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan MPR merupakan hal rutin membahas segala hal. Namun pertemuan dengan pimpinan MPR, kata Joko tidak membahas kemungkinan Pilpres dua putaran atau sebaliknya satu putaran.
Namun, kata Joko, bukan tidak mungkin dalam pertemuan pada Senin pekan depan akan bermunculan berbagai isue Pilpres oleh sejumlah kepala lembaga tinggi negara. “Apakah nanti muncul dalam pertemuan kita tidak tahu nanti tanggal 7 Juli,” ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pemerintah akan patuh dengan apapun putusan Mahkamah Konstitusi terkait putaran Pilpres. Pemerintah pun menunggu dengan hasil putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 159 ayat (1) UU No.42 Tahun 2008 tentang Pilpres.
“Kita ikutin MK lah. Saya ke sini tidak bicara masalah Pasal 6A atau pun Pasal 159 ayat (1) tidak dalam konteks itu. Apakah lembaga negara pada tanggal 7 berbicara soal itu, tunggu saja nanti,” ujarnya.
Di ujung pertemuan, Joko meminta agar TNI dan Polri tetap menjaga komitmen netralitas dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Selain itu, Polri dan TNI harus siap menjaga keamanan dalam jalannya penyelenggaraan Pilpres. Joko menekankan agar pengamanan dilakukan ekstra agar tidak timbul berbagai macam gangguan ketertiban masyarakat pada pelaksaan Pilpres nanti.
“Tidak boleh ada kerusuhan, kecurangan itu harus dikawal baik oleh Bawaslu maupun TNI dan Polri,” pungkasnya.