Rabu, 16 July 2014

Dewan Pers: Blacklist Lembaga Survei yang Manipulatif

ANT

Anggota Dewan Pers Nezar Patria menghimbau masyarakat memasukkan lembaga survei yang manipulatif dalam hitung cepat atau "quick count" Pemilu Presiden 2014 dalam daftar hitam atau "blacklist".



"Pesan Dewan Pers, jangan dipakai lagi lembaga survei yang manipulatif sebagai sumber informasi. Kalau ada lembaga survei yang terbukti melakukan manipulasi, kita wajib menetapkan blacklist di media karena dia berbohong kepada publik," kata Nezar dalam diskusi "Kebebasan Penyiaran Quick Count" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Rabu.



Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Perbedaan hasil hitung cepat ini membuat kedua pasangan capres dan cawapres mengklaim kemenangan sementara Pilpres 2014.



Terdapat delapan lembaga survei menyebutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh dukungan suara yang lebih unggul dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sedangkan empat lembaga survei mengunggulkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.



Mantan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan hitung cepat tidak mungkin dilakukan sebuah lembaga survei dalam waktu persiapan yang singkat.



Ia mencontohkan, untuk hitung cepat di 2.000 tempat pemungutan suara dibutuhkan 2.000 relawan yang bertugas sebagai informan ditambah koordinator hingga tingkat provinsi dan sumber daya manusia di pusat data-nya.



"Hitung cepat itu proyek yang sangat besar dan enggak mungkin disiapkan dalam sebulan. Dibutuhkan manajemen yang serius dan pengalaman," jelas Agus yang juga mantan Direktur Eksekutif lembaga survei Indonesia Research Center (IRC).



"Lembaga survei yang bukan anggota Persepi (Perhimpunan Survei dan Opini Publik) bukan berarti tidak kredibel. Tapi dalam kondisi chaos begini, baik anggota Persepi maupun tidak, sudah menjadi keharusan lembaga survei transparan. Ini pertaruhan. Mereka harus declare tanpa harus menunggu diperintah siapapun," tambah Agus.



Ia menambahkan hitung cepat merupakan alat kontrol yang sangat dibutuhkan untuk verifikasi dan afirmasi real count yang dihitung Komisi Pemilihan Umum.



"Quick count seharusnya instrumen yang digunakan masyarakat untuk mengontrol hitungan KPU, bukan hitungan KPU yang mengontrol quick count. Ini kan karena ada perbedaan suara, ada kecenderungan orang melihat hasil KPU dulu dan lembaga survei yang sesuai dengan hitungan KPU itu yang kredibel. Tidak begitu," jelasnya.



Sementara itu, Pengamat Komunikasi Ade Armando juga mempertanyakan lembaga survei yang menolak diaudit oleh Persepi. "Kalau enggak mau diaudit ada pertanyaan besar kenapa," ujar Ade.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua