Senin, 11 August 2014

Ribut Mulut, Akil dan Rachmat Yasin Tak Boleh Dijenguk

Pengacara Akil membantah adanya ribut mulut.
NOV
Akil Mochtar. Foto: RES

Aksi adu argumen sempat terjadi antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dan Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa “adu mulut” itu terjadi karena keduanya tidak terima dengan pengaturan pembesukan tahanan di Rutan KPK.

 
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan akibat aksi tersebut, Akil dan Rachmat diberi sanksi oleh Karutan KPK. “Pekan lalu, keduanya ribut mulut terkait pengaturan pembesuk tahanan. Keduanya lalu dipisah oleh penjaga rutan dan oleh Karutan diberi sanksi tidak boleh dijenguk selama sebulan,” katanya, Senin (11/8).
 
Ketika ditanya apakah ribut mulut itu karena Akil merasa iri karena Rachmat dapat memasukan lebih banyak pembesuk ketimbang Akil, Johan mengaku tidak mengetahui secara detail. Ia hanya menyatakan ribut mulut yang terjadi antara Akil dan Rachmat terkait pengaturan pembesukan tahanan di Rutan KPK.
 
Sementara, pengacara Akil, Adardam Achyar menegaskan tidak pernah ada perseturuan antara Akil dan Rachmat. “Tetapi, Akil bersama Rachmat Yasin mengajukan protes ke KPK terkait pada Idul Fitri izin kunjungan keluarga tahanan hanya diberikan 1 hari, yaitu Senin pukul 10.00 WIB-12.00 WIB,” ujarnya kepada .
 
Pengacara Akil lainnya, Tamsil Sjoekoer menjelaskan, peristiwa itu terjadi menjelang hari raya Idul Fitri pada 28-29 Juli 2014. Petugas Rutan meminta Akil mengisi dua formulir kunjungan untuk hari pertama dan kedua Idul Fitri. Setelah formulir diisi, ternyata saat Idul Fitri, formulir hanya berlaku untuk dua jam kunjungan.
 
Padahal, menurut Tamsil, Akil telah mengajukan lebih dari 10 daftar pembesuk, termasuk keluarganya. Mengingat kunjungan hanya bisa dilakukan selama dua jam, tidak semua nama dalam daftar kunjungan dapat membesuk Akil. Hanya lima orang yang diperbolehkan petugas Rutan KPK untuk membesuk Akil.
 
Sedangkan, lanjut Tamsil, anak Akil yang sudah datang tidak diperkenankan petugas Rutan KPK untuk membesuk Akil. Hal inilah yang membuat Akil protes ke petugas Rutan KPK. “Jadi, Pak Akil protes perlakukannya itu. Kebetulan anak Pak Akil mau berkunjung, tidak dikasih masuk. Tentu Pak Akil marah,” tuturnya.
 
Namun, Tamsil menegaskan, kemarahan Akil bukan ditujukan kepada Rachmat, melainkan kepada petugas Rutan KPK. Ia mengklarifikasi bahwa tidak benar terjadi cekcok mulut antara Akil dan Rachmat karena daftar kunjungan. Atas protes itu, Akil diberi sanksi pembatasan jam kunjungan terhitung Kamis, 7 Agustus 2014.
 
Tamsil mengaku Akil sudah mengajukan surat keberatan atas sanksi kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ada delapan poin keberatan yang intinya agar petugas Rutan KPK memberikan perlakuan yang sama dan tidak membatasi jam kunjungan. “Kami meminta jam kunjungan seperti biasa, keluarga tidak dibatasi,” terangnya.
 
Dengan demikian, Tamsil mengatakan tidak benar ada ribut mulut antara Akil dan Rachmat. Ia meyakini hal itu karena sudah mengkonfirmasi isu cekcok tersebut kepada Akil. “Jadi, Pak Akil dan Rachmat Yasin tidak pernah debat. Saya baru konfirmasi ke Pak Akil. Yang benar itu Pak Akil protes kepada petugas KPK,” imbuhnya.
 
Hingga kini, Akil masih menjadi penghuni Rutan KPK. Akil merupakan terdakwa kasus korupsi penanganan sejumlah sengketa Pilkada di MK. Akil masih belum menunggu perkaranya berkekuatan hukum tetap (inkracht). Atas putusan seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta, Akil sudah mengajukan banding.
 
Akil juga sudah mengajukan memori banding, sehingga masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara, Rachmat adalah salah seorang tersangka kasus dugaan suap tukar-menukar kawasan di Bogor. Rachmat tertangkap tangan usai menerima suap di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat.





hukumonline















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua