Rabu, 13 August 2014

Menakar Kekuatan Circumstantial Evidence di Persaingan Usaha

Circumstantial evidence tidak dapat dihindari dalam pembuktian kasus-kasus hukum persaingan usaha.
HRS
Ketua KPPU Nawir Messi. Foto: SGP

Circumstantial evidence (atau sebagian kalangan menggunakan istilah “indirect evidence” atau bukti tidak langsung) masih terus menuai perdebatan di rezim hukum persaingan usaha, khususnya terkait kasus kartel. Ada yang setuju dengan penggunaan jenis pembuktian ini, tapi ada juga yang menolak mentah-mentah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk pihak yang setuju dan sering menggunakan jenis bukti ini, khususnya dalam perkara kartel. Pengertian kartel adalah kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.

Peraturan tentang kartel tersebar dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), seperti pasal 5 tentang kartel harga (price fixing), pasal 9 tentang kartel wilayah,dan Pasal 11 tentang kartel produksi dan pemasaran.

Menurut pasal 35 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, jika pelaku usaha melanggar pasal 4 sampai dengan pasal 16UU Anti Monopoli,KPPU akan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal tersebut,pelaku usahayangterindikasi melakukan kartel, hal yang harus dinilai oleh KPPU adalah perjanjiannya. Perjanjian inilah yang akan menjadi alat bukti adanya kartel. Masalahnya, pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan.

Oleh karena itulah,pembuktian kartel berkembang menggunakan indirect evidence yaitu bukti-bukti secara tidak langsung dimana terdapat hasil-hasil analisis ekonomi yang menggunakan tool-tools ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta lain bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya.

Namun, langkah KPPU ini sering terhambat dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Contohnya, adalah kasus kartel minyak goreng dan kartel fuel surcharge. Putusan KPPU terhadap dua kasus kartel yang berdasarkan indirect evidence ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir Messi mengatakan dunia hukum Indonesia belum mengenal istilah circumstantial evidence. Alhasil, tanpa memeriksa kasus secara mendalam, pengadilan langsung mengeyampingkan perkara tersebut.

“Ini terjadi di (kasus,-red) minyak goreng. Pengadilan menolak istilah circumstantial evidence. Dunia hukum Indonesia tidak kenal itu. Jadi, tanpa memeriksa yang lainnya, itu dikesampingkan,” tutur Nawir ketika ditemui hukumonline di Jakarta (15/7).

Sementara itu, di negara-negara Barat, Nawir mengatakan tidak lagi membedakan jenis alat bukti. Baik hard evidence (atau dikenal dengandirect evidence)maupuncircumstantial evidence diakui di pengadilan negara-negara barat.

Ia pun mencontohkan Australia. Negara asal kangguru ini memang dikenal tidak membedakan circumstantial evidence dengan hard evidence. Sepanjang bukti circumstantial tersebut dapat membuktika kartel, pengadilan Australia tidak akan mengenyampingkan bukti tersebut.

Pengajar Hukum Persaingan Usaha Universitas Trisakti Anna Maria Tri Anggraini juga langsung  menunjuk Australia sebagai salah satu negara yang menggunakan indirect evidence dalam pembuktian kartel. “Pokoknya kalau mau buktikan persekongkolan itu, mereka tidak membedakan itu. Yang penting ada buktinya,” tuturnya ketika dihubungi hukumonline melalui sambungan telepon, Jumat (25/7).

Sebelumnya, Hakim Agung Pengadilan Federal Australia Nye Perrampada saat di Indonesia memang mengatakan bukti jenis inisangat perlu diperlukan dalam pembuktian kasus kartel. Ia berpandangankartel sangat tidak mungkin hanya dibuktikan dengan bukti langsung (direct evidence).

Menurutnya, pembuktian kartel itu selain dari pengakuan juga perlu adanya penggunaan circumstantial evidence. Catatan penting dari Nye Perram adalah jangan pernah mengabaikan potensi kekuatan dari circumstantial evidence. Sebab, bukti tersebut bukan berarti kekuatannya lemah.

“Semakin banyak bukti-bukti keadaan yang tersedia, semakin kuat pembuktian kasusnya,” tuturnya saat seminar tentang indirect evidence di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketika ditanyakan contoh lain selain dari Australia, Asia Tenggara misalnya, Anna tidak dapat menjawab tegas. Pada intinya ia mengatakan ada negara yang memang membedakan antara indirect dengan direct evidence dan ada pula yang tidak. Ia tidak bisa menyebutkan contoh negara lain yang menggunakan indirect evidence lantaran perbedaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara sehingga implikasi hukumnya pun juga berbeda.

Menanggapi pro-kontra pengakuan circumstantial evidence, pengacara yang kerap menangani kasus-kasus hukum persaingan usaha di KPPU, Fredrik J Pinakunary mengatakan adalah hal yang tidak aneh jika eksistensi circumstantial evidence masih diperdebatkan. Sebab, hukum persaingan usaha di Indonesia sendiri masih tergolong baru.

Meskipun sudah ada sejak 1999, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun Eropa, hukum persaingan usaha di Indonesia masih relatif baru dan di kalangan praktisi hukum Indonesia sendiri juga masih belum sepopuler bidang hukum tua lainnya. Contohnya saja seperti pidana, perdata, maupun administrasi. Hal ini dapat dilihat secara sederhana dari minimnya literatur atau kajian yang mendalam para praktisi hukum tentang persaingan usaha.

Penyebab lainnya, sambung Fredrik, adalah mungkin pula karena belum begitu dikenalnya pendekatan ekonomi oleh para praktisi hukum dalam menganalisis kasus-kasus hukum. Lebih lagi, para praktisi hukum Indonesia yang cenderung berpandangan normatif. Kendati demikian, Fredrik mengatakan penggunaan circumstantial evidence khususnya economic evidence tidak dapat dihindari dalam pembuktian kartel.

“Namun, seberapa jauh circumstantial evidence menjadi penentu dalam pengambilan putusan perlu diberikan parameter yang jelas,” tulis Fredrik dalam surat elektroniknya yang diterima hukumonline, Rabu (23/7).

Parameter yang Jelas

Meskipun circumstantial evidence masih menuai pro kontra, Nawir Messi mengatakan tidak perlu dibuat suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang circumstantial evidence. Menurutnya, circumstantial evidence ini sama dengan petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement(HIR).

Senada dengan Nawir, Anna Tri Anggraini juga tak sepakat jika permasalahan circumstantial evidence ini harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Sebab, UU Anti Monopoli telah mengatur dengan jelas alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus-kasus hukum persaingan usaha. Salah satu alat bukti yang dimaksud adalah petunjuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 UU Anti Monopoli. Dan Circumstantial evidence itu termasuk dalam golongan petunjuk.

Meskipun tidak membutuhkan sebuah undang-undang untuk mengatur bukti ini, Anna mengatakan KPPU perlu membuat satu pedoman yang lebih rinci tentang perilaku yang dilarang, misalnya. Ketika ditanyakan apakah KPPU tidak mempunyai pedoman-pedoman tentang perilaku yang dilarang atau kegiatan yang dilarang, Anna mengatakan ada. Hanya saja pengaturan tersebut belum jelas.

“Ada, tapi kurang jelas,” lanjutnya.

Menjawab persoalan bukti keadaan ini, Fredrik juga memberikan saran yang sama. Ia mengatakan perlu parameter yang jelas dalam mengatur circumstantial evidence. Parameter yang dapat diatur dalam aturan tersebut adalah mengenai pengaturan tentang kapan suatu circumstantial evidence dapat diterima sebagai bukti yang sah. Selain itu, perlu juga diatur mengenai tata cara memperolehnya, parameter pengolahan datanya, dan bagaimana cara mengevaluasi kualitas circumstantial evidence tersebut. Sebab, seluruh bukti sejatinya harus bisa diuji.

Namun, parameter tersebut harus tertuang dalam suatu aturan yang lebih rigid dan jelas. Sebab, sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas. Apabila circumstantial evidence telah secara resmi diakui dalam peraturan perundang-undangan, eksistensinya tidak lagi diperdebatkan.

“Sepanjang pengaturan mengenai circumstantial evidence ini masih belum jelas, maka penggunaannya dalam praktik peradilan ke depannya, dapat diprediksi tidak akan berbeda seperti sekarang, yaitu putusan pengadilan tidak mengakui dan mengabaikan keberadaan circumstantial evidence itu,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua