Jumat, 15 August 2014

Tiga Praktisi Hukum Persembahkan "Indonesia Maharddhika"

Dana saweran dari politisi, advokat, dan pejabat.
MAR
Foto: Youtube


Mungkin bagi telinga beberapa orang, lagu “Indonesia Maharddhika” yang terangkum dalam album Guruh Gipsy, sebuah kolaborasi antara seniman ternama Guruh Soekarnoputra dan band beken era akhir 70-an, Gipsy, masih terdengar asing. Namun, tidak demikian bagi Yeni Fatmawati, Mohamad Kadri, dan Hendronoto Soesabdo.


Tiga orang praktisi hukum yang memiliki karier yang cukup cemerlang itu justru memandang “Indonesia Maharddikka” yang liriknya menceritakan keindahan Indonesia ini adalah sebuah masterpiece yang sangat layak digarap ulang.


Bersama dua koleganya, Kadri memproduksi kembali album yang warna musiknya merupakan kombinasi antara musik tradisional Indonesia dan musik klasik Eropa itu. Kadri, Yeni, dan Hendronoto yang akrab disapa Ninot membuat album yang didedikasikan untuk para musisi progressive rock.


“Kami bertiga bikin kelompok namanya YenzNinotz, nah itu kita bikin satu album progressive rock yang mengundang donasi dari temen-temen baik lawyer maupun tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Kadri, Partner pada AKSET Lawfirm, kepada hukumonline.


Melengkapi Kadri, Yeni menjelaskan, awalnya mereka hanya ingin membuat konser yang tujuannya untuk memfasilitasi band-band indie beraliran progressive rock. Lalu, setelah melihat lagu Indonesia Maharddika dari album Guruh Gipsy, muncul ide untuk membuat album dengan nama dari lagu tersebut.


“Satu tahun yang lalu gagasan ini mucul dari YenzNinotz Production yang terdiri dari Yeni, Ninot (Partner HHP) dan Kadri, tiga sahabat yang kesehariannya adalah lawyer, yang pada awalnya membuat beberapa konser rock progressive,” jelas Corporate Legal Director PT Unilever Indonesiaini.


Tujuan pembuatan album tersebut, lanjut Yeni, adalah untuk mendukung music rock progresif dan komunitasnya, supaya jenis musik ini bisa lebih berkembang dan diterima lebih luas.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua