Selebihnya adalah sarjana lain dan diploma. Untuk kebutuhan jabatan administrasi umum Mahkamah Agung akan merektur 120 orang yang berasal dari diploma (DIII) teknik informatika, ilmu komputer dan sistem informasi. Terbanyak pertama ditempati jabatan pengelola dan pemeliharaan IT (140 orang).
Lulusan lain yang dibutuhkan adalah S1 akuntansi, ilmu ekonomi, dan ekonomi manajemen untuk mengisi jabatan analis keuangan (30 orang). Jabatan lain yang tersedia adalah analis penegakan integritas SDM aparatur, peneliti pertama, auditor pertama, perencana pertama, dan analis pelayanan public.
Meskipun hanya 45 orang sarjana hukum yang dibutuhkan untuk analis pelaporan, bukan berarti peluang sarjana hukum untuk jabatan lain tidak terbuka. Sarjana hukum boleh melamar untuk posisi auditor pertama, peneliti pertama, dan perencana pertama.
Rekrutmen itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Untuk memudahkan pelamar, registrasi dilakukan secara online melalui panselnas.menpan.go.id atau sccn.bkn.go.id. Lamaran sudah dibuka sejak 25 Agustus lalu, dan akan ditutup pada 3 September mendatang.
Penting diketahui bahwa tidak semua sarjana hukum bisa mendaftar ikut rekrutmen. Lowongan ini hanya bagi sarjana hukum yang berusia maksimal 30 tahun per 1 Desember 2014; artinya, lahir setelah 30 November 1984. Syarat lain yang patut diperhatikan juga adalah tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam pengumuman rekrutmen, Mahkamah Agung meminta para pelamar untuk tidak tergoda tawaran oknum yang mengatasnamakan panitia. Sebab, dalam proses rekrutmen semacam ini biasanya terjadi penipuan.
Pembukaan lowongan CPNS di unit kerja Mahkamah Agung dilakukan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi member ‘persetujuan’ melalui SK No. 285 Tahun 2014, tertanggal 11 Agustus 2014. Dalam suratnya Men-PAN&RB menyebut rekrutmen ini sebagai ‘tambahan formasi’.