Kamis, 28 August 2014

Hak Koreksi atas Berita “Mahasiswa FH Ingin Kawin Beda Agama Dilegalkan”

RED

Koreksi terhadap Berita di Hukum Online “Mahasiswa FH Ingin Kawin Beda Agama Dilegalkan” pada tanggal 28 Agustus 2014 oleh Hasyry Agustin.

Sebagai pemohon dari judicial  review  terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan, kami ingin menggunakan hak koreksi kami untuk memperbaiki beberapa hal dari berita tersebut:

1. Judul.

Judul ini seolah-olah mengasumsikan bahwa saat ini, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan  beda  agama  adalah  suatu  hal  yang  dilarang.  Hal  ini  akan  menimbulkan  suatu kesalahan  berpikir  karena  sesungguhnya  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  melarang ataupun tidak membolehkan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyerahkan keabsahan perkawinan kepada agama dan kepercayaan dimana dalam agama dan kepercayaan  itu  terdapat  pelbagai  penafsiran  tentang  kebolehan melangsungkan perkawinan  beda  agama. Keberadaan  pelbagai  penafsiran  ini  menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya judul berita ini diganti.

2. Paragraf  pertama  dari  berita  tersebut  menyatakan  “Secara  spesifik  mereka  meminta tafsir atas Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  sehingga  tidak  ada  hambatan  bagi siapapun untuk melakukan kawin beda agama”.

Kalimat  ini  merupakan  suatu  kekeliruan  karena  sesungguhnya  yang  dimintakan  oleh  para pemohon  adalah  “menyatakan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  sehingga  keabsahan  perkawinan  tidak  lagi  digantungkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.”

3. Paragraf  kedua  dari  berita  tersebut  menyatakan  “,..meminta  Mahkamah  Konstitusi  (MK) memberi tafsir Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mereka melihat selama ini masih terjadi multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. MK sudah mengagendakan atas perkara ini pada 4 September mendatang.”

Sekali  lagi, yang dimintakan  oleh  para  pemohon  adalah  “,..meminta  Mahkamah  Konstitusi untuk  menyatakan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat.” bukan meminta MK untuk menafsirkan Pasal a quo.

Para pemohon “melihat bahwa norma dalam Pasal ini multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. MK sudah mengagendakan sidang atas perkara ini pada 4 September mendatang.”

4. Beberapa pernyatan dari Narasumber (Rangga Sujud Widigda), yaitu:

a. “Kami tidak cuma mempermasalahkan multitafsir. Kami  juga  ingin  meminta  kepastian, namun kepastian yang membolehkan.”

Bahwa pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang ambigu yang sekali lagi kembali pada  premis  bahwa  saat  ini  perkawinan  beda  agama  dilarang  dalam  Undang-Undang

Perkawinan  padahal  Undang-Undang  tersebut  tidak  memberikan  kejelasan  terhadap kebolehan perkawinan beda agama. Pernyataan ini seharusnya menjadi:

“Kami  tidak  cuma  mempermasalahkan  multitafsir.  Kami  juga  ingin  meminta  kepastian akan pemenuhan hak konstitusional kita yang terlanggar.”

b. “Menurut  Rangga,  hak  beragama  adalah  hak  yang  paling  privat,  pelaksanaannya  tidak dapat dipaksakan, dan  termasuk  salah  satu  hak  yang  tidak bisa  dicabut dalam  keadaan apapun (non derogable right).”

Bahwa  narasumber  tidak  pernah  menyatakan  secara  eksplisit  kalimat  “dan  termasuk salah satu hak yang  tidak  bisa  dicabut  dalam  keadaan  apapun  (non  derogable  right).” Oleh  karena  itu,  mohon  diperbaiki  pernyataan  tersebut  agar sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan.

5. Beberapa kesalahan ketik dan terminologi:

a. Paragraf 1, “alumnius” seharusnya “alumnus”.

b. Paragraf 2, “Lutfi Sahputra” seharusnya “Luthfi Sahputra”.

c. Konsistensi penggunaan kata “kawin” dalam artikel.

d. “Para pelaku kawin beda agama” seharusnya “orang-orang  yang  melangsungkan perkawinan  beda  agama”  karena  dengan  menggunakan  “para  pelaku”  hal  tersebut memberi kesan bahwa mereka melakukan suatu tindak kriminal padahal tidak.

 

Demikian koreksi dari kami.

 

 

Salam hormat,

DAMIAN AGATA YUVENS

RANGGA SUJUD WIDIGDA

VARIDA MEGAWATI SIMARMATA

ANBAR JAYADI

LUTHFI SAHPUTRA

 

Untuk melihat dokumen asli "Hak Koreksi", silakan klik di sini.

permasalahan aqidah
 - hendry wahyudi
21.11.14 21:03
betul cinta tidak ada batasannya tapi kita harus ingat jika biduk rumah tangga yang didalamnya ada 2 nakhoda ( ayah dan ibu ) apa kita bisa menjamin demokrasi beragama itu muncul di tengah2 dua iman yang berbeda ? kita ini manusia punya ego masing2 apalagi masalah Aqidah bertuhan / beragama
Mahasiswa FH ingin perkawinan beda agama di legalkan.
 - Harro Salem, Ir., MEngSc., MIEAust., SH., MH.
30.08.14 18:50
Dengan hormat, saya pribadi juga sangat menyayangkan kalau hanya orang se-agama atau dari satu agama yang boleh dikawinkan. Cinta tidak mengenal batas wilayah, suku, bangsa, dan bahkan agama. Saya telah melihat cukup banyak perkawinan yang terdiri dari 2 orang yang berbeda agama, namun hingga meninggal pada usia yang cukup tua (diatas 80 tahun) tidak cerai dan bahagia membina keluarganya. Terlepas dari segala segi hukum, apakah hak asasi yang hakiki dalam menentukan 'soul-mate' harus di-atur oleh ketentuan-ketentuan lain. Mungkin dapat juga dipikirkan oleh mereka yang khusus bergerak dalam bidang tersebut. Wallahu Alam bisawab.
Mahasiswa FH ingin perkawinan beda agama di legalkan
 - rodok
04.09.14 12:59
saya pada dasarnya setuju dengan Bpk Harro karena memang cinta tidak mengenal usia, ras maupun agama. memang agak disayangkan bahwa sebenarnya hal ini terjadi kekosongan hukum dalam waktu yang cukup lama. semoga MK mampu memberikan suatu putusan yang adil bagi rakyat indonesia. amin
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua