Kamis, 28 August 2014

Hak Koreksi atas Berita “Mahasiswa FH Ingin Kawin Beda Agama Dilegalkan”

RED


Koreksi terhadap Berita di Hukum Online “Mahasiswa FH Ingin Kawin Beda Agama Dilegalkan” pada tanggal 28 Agustus 2014 oleh Hasyry Agustin.


Sebagai pemohon dari judicial  review  terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan, kami ingin menggunakan hak koreksi kami untuk memperbaiki beberapa hal dari berita tersebut:


1. Judul.


Judul ini seolah-olah mengasumsikan bahwa saat ini, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan  beda  agama  adalah  suatu  hal  yang  dilarang.  Hal  ini  akan  menimbulkan  suatu kesalahan  berpikir  karena  sesungguhnya  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  melarang ataupun tidak membolehkan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyerahkan keabsahan perkawinan kepada agama dan kepercayaan dimana dalam agama dan kepercayaan  itu  terdapat  pelbagai  penafsiran  tentang  kebolehan melangsungkan perkawinan  beda  agama. Keberadaan  pelbagai  penafsiran  ini  menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya judul berita ini diganti.


2. Paragraf  pertama  dari  berita  tersebut  menyatakan  “Secara  spesifik  mereka  meminta tafsir atas Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  sehingga  tidak  ada  hambatan  bagi siapapun untuk melakukan kawin beda agama”.


Kalimat  ini  merupakan  suatu  kekeliruan  karena  sesungguhnya  yang  dimintakan  oleh  para pemohon  adalah  “menyatakan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  sehingga  keabsahan  perkawinan  tidak  lagi  digantungkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.”


3. Paragraf  kedua  dari  berita  tersebut  menyatakan  “,..meminta  Mahkamah  Konstitusi  (MK) memberi tafsir Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mereka melihat selama ini masih terjadi multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. MK sudah mengagendakan atas perkara ini pada 4 September mendatang.”


Sekali  lagi, yang dimintakan  oleh  para  pemohon  adalah  “,..meminta  Mahkamah  Konstitusi untuk  menyatakan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang mengikat.” bukan meminta MK untuk menafsirkan Pasal a quo.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua