Jumat, 29 August 2014

MA Berharap PP Diversi Segera Terbit

Agar bisa mengikat aparat penegak hukum lain.
ASH
Gedung MA. Foto: RES
Mahkamah Agung (MA) berharap pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasalnya, UU SPPA itu telah mewajibkan polisi, jaksa, dan hakim melakukan diversi (musyawarah) dalam kasus pidana yang melibatkan anak dalam upaya restorative justice (pemulihan keadilan) bagi semua pihak.
 
Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur mengatakan meski telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, MA tetap membutuhkan PP agar bisa mengikat para pihak dalam sistem peradilan pidana.
 
Ridwan mengatakan belum tersedianya PP tersebut membuat pelaksanaan Perma No.  4 Tahun 2014 diperkirakan tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Sebab, Perma itu hanya mengikat dan wajib dilaksanakan di kalangan internal pengadilan (hakim), tidak mengikat instansi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. “Sampai sekarang PP belum turun, padahal bagian penting pelaksanaan UU SPPA adalah peraturan pemerintah, bukan Perma,” kata  Ridwan Mansyur di MA, Jum’at (28/8).
 
Perma No. 4 Tahun 2014 salah satu upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum acara tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. Aturan itu hanya ditujukan untuk internal hakim, tetapi bisa saja diikuti penegak hukum lain (tidak wajib). “Karena itu, MA tidak bisa menunggu lagi karena per 1 Agustus 2014 UU SPPA harus sudah diberlakukan. Makanya kita terbitkan Perma itu,” katanya.
 
Menurut Ridwan, pemerintah pernah berjanji akan menerbitkan PP tersebut awal Agustus atau sebelum MA memberlakukan Perma. Hingga kini janji itu belum terwujud. Padahal di Perma itu masih terdapat poin yang membutuhkan PP. Poin terpenting yang yang mesti diatur dalam PP tersebut selain hukum acaranya, mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi anak.

“Kalau di Jakarta sih tak masalah, disini ada gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) atau banyak rumah sakit, tetapi bagaimana kalau di daerah seperti di Solok atau Papua? Gedung BNN di sana mungkin tidak memadai. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan bangunan rehabilitasi anak yang melanggar tindak pidana yang diatur dalam PP,” tuturnya.
 
MA memandang kekurangan Perma diversi juga membutuhkan peraturan teknis mengenai sertifikasi hakim, jaksa, dan penyidik yang menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak. “Sertifikasi itu penting, pihak kejaksaan dan kepolisian juga perlu menyediakan ruang khusus diversi atau mediasi. Ini semua mesti diatur dalam PP,” tegasnya.
  
Diversi adalah penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dengan jalan musyawarah, mendamaikan atau dikenal dengan mediasi antara pihak korban dengan pelaku. Hakim yang menangani kasus adalah hakim tunggal dan berstatus sebagai fasilitator dengan syarat adanya pengakuan dari anak yang melakukan tindak pidana dan korban tidak keberatan. “Hakim fasilitator wajib diversi selama 30 hari, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan,” Ridwan.
 
Selain mewajibkan hakim untuk melakukan upaya diversi, Perma tersebut mewajibkan penyidik di kepolisian dan jaksa penuntut untuk melakukan diversi sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
 
Selain itu, syarat diversi berlaku pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun baik telah menikah maupun belum menikah. Syarat ancaman hukumannya adalah di bawah 7 tahun. Bahkan, ancaman hukumannya bisa di atas 7 tahun kalau dakwaannya kumulatif (berlapis) termasuk di dalamnya tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun.
 
Sanksinya, lanjut Ridwan, bisa dengan ganti kerugian, pengembalian barang bukti, perintah melakukan tindakan tertentu, hukuman bersyarat, dikembalikan ke orang tuanya, dilakukan pembinaan di tempat-tempat tertentu. Sanksi bagi penyelesaian diversi ini dituangkan melalui penetapan pengadilan yang ditandatangani ketua pengadilan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua