Jumat, 29 August 2014

KPU Butuh Kepastian Hukum Pilkada Serentak

KPU ingin mengeluarkan kebijakan progresif. Tapi tetap butuh paying hukum.
ADY
Sampai saat ini DPR dan Pemerintah masih membahas RUU Pilkada. RUU yang dibahas sejak pertengahan 2012 itu akan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menggelar Pilkada serentak yang direncanakan dimulai 2015. Tanpa paying hukum itu, sulit bagi Komisi Pemilihan Umum menjalankan kebijakan.
 
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, menyebut lembaga yang dipimpinnya menantikan pengesahan RUU Pilkada. Pengesahan penting karena menyangkut proses persiapan pelaksanaan Pilkada. “Kami membutuhkan kepastian terhadap regulasinya (UU Pilkada,-red),” katanya dalam diskusi yang digelar Perludem di Jakarta, Kamis (28/8).
 
Husni menjelaskan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak lengkap mengatur tahapan Pilkada seperti pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Untuk menghindari sengketa seperti yang terjadi pada Pilpres 2014, Husni menekankan peraturan perundang-undangan tentang Pilkada harus mengatur secara lengkap dan jelas. Sehingga, KPU punya landasan hukum yang pasti dalam menerbitkan kebijakan.
 
Dalam melaksanakan Pilkada, Husni mengatakan KPU sudah mendelegasikan kewenangan kepada KPU daerah untuk membuat regulasi teknis Pilkada. Pertengahan bulan ini KPU akan melakukan supervisi kepada 247 daerah guna mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada. KPU juga telah menginstruksikan kepada jajarannya di daerah untuk membuat draft anggaran pelaksanaan Pilkada. Sejalan hal tersebut ia berharap agar pengalokasian anggaran untuk Pilkada lewat APBN dilakukan tepat waktu, sehingga tidak menghambat pelaksanaan Pilkada.
 
Untuk melaksanakan Pilkada, KPU akan melakukan supervisi hingga penyelenggara pemilu di daerah. Terutama untuk meminimalisasi pemecatan terhadap petugas KPU karena dinilai melanggar etik oleh DKPP. Juga perlu dilakukan pembenahan pada tahap pencalonan, berkaitan dengan dukungan partai politik (parpol) oleh pengurus yang diakui.
 
Daftar pemilih juga menjadi perhatian KPU. Husni mengatakan dalam UU No. 32 Tahun 2004, sumber data pemilih dalam Pilkada berasal dari pemerintah daerah (pemda). Ke depan, ia berharap sumber data itu berasal dari hasil kerjasama antara KPU dan Kemendagri.
 
Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, mengatakan DPR sepakat untuk segera menuntaskan RUU Pilkada. Menurutnya, isu yang masih diperdebatkan dengan pemerintah hanya soal pemilihan Wakil Walikota dan Bupati. Pemerintah menginginkan wakil Walikota dan Bupati dipilih dari kalangan PNS. Sedangkan DPR menginginkan Walikota dan Bupati beserta wakilnya dipilih langsung seperti Pilkada saat ini. “Saya yakin (pembahasan RUU Pilkada,-red) ini tidak memakan waktu lama,” ujarnya.
 
Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, tidak sepakat Pilkada serentak dilaksanakan tahun depan. Sebab, masih ada perdebatan yang belum selesai dalam pembahasan RUU Pilkada. Menurutnya, DPR tidak perlu mengejar target untuk menyelesaikan RUU Pilkada. Pasalnya, yang penting dipikirkan adalah dampak jika UU yang masih diperdebatkan itu kemudian disahkan dan diimplementasikan.
 
“Saya berpendapat Pilkada serentak belum realistis untuk diadakan pada tahun 2015. Sebab masih ada isu yang diperdebatkan dalam RUU Pilkada, selain itu publik masih lelah dengan konflik dalam pemilu 2014,” papar dosen pasca sarjana FISIP Universitas Nasional itu.
 
Haris berpendapat idealnya Pilkada serentak dilaksanakan minimal dua setengah tahun setelah Pemilu serentak digelar. Jika MK telah memutus Pemilu serentak dilakukan pada 2019 maka Pilkada serentak bisa dilakukan sekitar tahun 2021. Sebab, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemerintahan terpilih yang memenangkan Pemilu serentak 2019. Sehingga, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional pada Pilkada. Jika pemerintahan hasil Pemilu 2019 itu buruk, maka parpol pengusungnya tidak akan dipilih lagi dalam Pilkada.
 
Atas dasar itu Haris menilai pelaksanaan Pilkada serentak jangan sekedar dilihat dari konteks efisiensi APBN atau APBD. Tapi harus dikaitkan dengan penguatan sistem politik yang digunakan yaitu Presidensil.
ruu pilkada
 - herianto sihotang
24.11.14 21:05
jadi dari sekian lamanya tentang isu pilkada tak langsung itu kapan dikeluarkan kepastiannya ?? yang tahu tolong dong di kasih tahu ea
KPU sebagai Fungsi Administrasi
 - Rangga
31.08.14 23:54
Dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak perlu ada kata-kata "sulit", sebab KPU selaku penyelenggara hanya melaksanakan hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (fungsi administrasi). pernyataan Husni yang menjelaskan bahwa "UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak lengkap mengatur tahapan Pilkada seperti pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara", hal ini menurut saya keliru..justru sebaliknya bahwa ketentuan UU 32 Tahun 2004 pada Pasal 65 ayat (3) telah diperjelas dan ditegaskan pada ayat (4) bahwa "Tata cara pelaksanaan...dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan "Berpedoman pada Peraturan Pemerintah". dengan demikian jelaslah bahwa makna tersebut tidak ada yg tidak jelas, sebab dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada KPUD hanya melaksanakan hal-hal yg ditetapkan dalam Peraturan-Pemerintah, jika Peraturan Pemerintah itu keliru, maka KPU atau KPUD berwenang untuk mengajukan upaya hukum setelah dilakukan koordinasi...bukan mengeluarkan suatu kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut...demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf, jika hemat pikir saya tersebut keliru, mohon dibenarkan...
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua