Selasa, 02 September 2014

Yurisprudensi Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP

Lebih dari 500 orang meregang nyawa setiap tahun di jalan raya. Pengendara seringkali alpa. Bahkan alpa terhadap ancaman hukuman.
MYS

Ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru, di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Salah satunya membenahi transportasi dengan segala infrastrukturnya. Infrastruktur yang tak memadai, seringkali menggunakan pola kebut proyek, menjadi salah satu penyumbang kecelakaan di jalanan.
 
Meskipun demikian, faktor manusia jauh lebih menentukan disbanding infrastruktur atau kelaikan kendaraan. Manusialah yang mengendalikan dan mengendarai moda transportasi itu. Sebagian besar karena ulah manusia pula setiap hari nyawa melayang sia-sia di atas jalanan. Mobilitas massal seperti lebaran seolah menjadi ladang penghilangan nyawa.
 
Bayangkan, saat (hingga H+5) saja tercatat tak kurang dari 2.595 kecelakaan, mengakibatkan korban meninggal dunia 598 orang, korban luka berat 831 orang, dan luka ringan 3.270 orang. Jumlahnya sudah pasti bertambah karena angka ini hanya yang tercatat di Posko Lebaran Sehat Kementerian Kesehatan. Lagipula, jumlah ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
 
Lepas dari berapa jumlah pasti korban kecelakaan setiap tahun, yang jelas tak sedikit bermuara ke pengadilan. Di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 KUHP. Bahkan setelah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan () berlaku pun Pasal 359 KUHP masih sering dipakai polisi dan jaksa.
 
Pasal 359 KUHP menyatakan: “. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat , sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa. Nomenklatur putusan Mahkamah Agung menggunakan sebutan kealpaan mengakibatkan kematian/luka.
 
Menurut R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah 338 atau 340 KUHP.
 
Menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah.
 
Jika dikaitkan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana, pertanyaan dasar yang layak dikemukakan adalah siapa yang bersalah dalam kecelakaan lalu lintas. Siapa saja yang dapat dimintai tanggung jawab hukum dalam kecelakaan yang timbul karena kealpaan? Secara kasuistik, cukup banyak putusan pengadilan yang relevan diajukan, dan tak selu pelaku tunggal.
 
Misalnya, putusan Mahkamah Agung No. 354K/Kr/1980 dan putusan No. 205K/Kr/1980. Dua putusan ini menekankan bahwa kesalahan korban tidak menghapus penuntutan terhadap terdakwa.
 
Putusan Hoogeraad 15 Februari 1932 juga patut dikemukakan. Menurut yurisprudensi yang dikutip R. Soenarto Soerodibroto (2009) ini, barangsiapa mengendarai sebuah mobil, sedangkan ia tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena telah minum alcohol terlalu banyak telah berbuat ceroboh dan tidak hati-hati. Pelaku semacam ini dapat dimintai tanggung jawab terhadap akibat yang timbul karena perbuatannya. Salah satu contoh putusan yang relevan dengan kasus ini adalah Afriyani Susanti. Menabrak sejumlah pejalan kaki dan menyebabkan kematian di Jalan Ridwan Rais Jakarta, Afriyani akhirnya divonis .
 
Dalam perkembangannya, perdamaian pelaku dan keluarganya dengan keluarga korban sudah dianggap sebagai salah satu unsur yang ‘meringankan’. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan Menteri Perekonomian (saat itu) Hatta Radjasa dan kasus , hakim jelas-jelas menempatkan perdamaian pelaku dengan keluarga korban dalam kedudukan yang tinggi.
 
Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1953K/Pid/1988, hakim mengatakan pembayaran ganti kerugian tidak menghapuskan penuntutan kasasi. Dalam putusan kasasi lainnya, No.  202K/Pid/1990, terungkap bahwa hukuman terdakwa diperberat karena mengendarai kendaraan pada malam hari tanpa lampu dan tanpa rem.  
 
Soal kehati-hatian, menarik pula disinggung putusan Mahkamah Agung No. 1104K/Pid/1990. Dalam putusan ini, majelis kasasi mengkoreksi putusan sebelumnya karena menilai terdakwa sudah berhati-hati. Kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada pada jalur yang benar, sehingga tak ada unsur kelalaian/kesalahan pada diri terdakwa. Korban jatuh karena terserempet pengendara lain, tetapi karena jatuh ke kanan, korban tergilas mobil yang dikendarai terdakwa.
 
Dalam putusan No. 1827 K/Pid/1988, Mahkamah Agung bukan hanya menilai kesalahan terdakwa karena kealpaan menyebabkan orang lain mati, tetapi juga pelanggaran berupa ‘pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalan umum tanpa memperhatikan ketentuan tentang perlengkapan’.
 
Intinya, cukup banyak putusan pengadian mengenai kealpaan dalam Pasal 359 KUHP. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum menggunakan dan menjalankannya.




lebaran 2014

UU No. 22 Tahun 2009

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”luka berat





sopir



15 tahun penjara

anakAQJ







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua