Sabtu, 06 September 2014

SBY: Pers Tidak Dilarang Kritik Jokowi

Tapi jangan membenci.
ANT
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: SGP.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pers tidak dilarang untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintahan mendatang di bawah pimpinan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

 
"Pers kritis pada saya dan membuahkan yang indah, pers tidak dilarang kritis ke Pak Jokowi dan Presiden-Presiden mendatang tapi jangan pernah membenci pemimpin kita, karena di tengah keterbatasan (pemimpin-red) akan berbuat yang terbaik," katanya saat menghadiri silaturahim pers sekaligus peluncuran buku SBY dan Kebebasan Pers di Jakarta, Jumat malam (5/9).

Presiden menambahkan, kritik pada pemerintah merupakan suatu hal yang positif sepanjang kedua pihak saling memahami posisi masing-masing dan bersikap konstruktif. "Kritislah karena itu baik, tapi jangan membencinya, karena (pemimpin-red) selalu berbuat yang terbaik untuk rakyatnya," kata Presiden.

"Ke depan sebagai seorang yang 10 tahun ini bersama-sama dengan teman pers, misi besar kita tetap melanjutkan konsolidasi demokrasi, itu adalah pilihan kita, demokrasi kita yakini bawa kebaikan, sekaligus ada wajah buruk, mari kita bangun dan matangkan sebaik-baiknya," tegas Kepala Negara.
 
Pada kesempatan ini, presiden juga mengingatkan baik kekuasaan dan kebebasan merupakan dua hal yang sama-sama bisa disalahgunakan sehingga justru mengganggu tujuan dan cita-cita demokrasi itu sendiri.

"Dulu pemegang kekuasaan adalah penguasa, presiden, pada masa pemerintahan otoritarian sehingga cenderung menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.

"Sekarang banyak yang menjadi 'power holder', selain eksekutif, parlemen, pers, penegak hukum. Jadi gunakan kekuatan itu sebaiknya jangan melebihi kewenangannya," tegas Yudhoyono.

Presiden mengingatkan tak hanya kekuasaan yang bisa disalahgunakan, namun kebebasan juga bisa disalahgunakan.

"Kebebasan dan kemerdekaan tanpa batas juga cenderung disalahgunakan Oleh karena itu inilah keindahan dan pasangan dalam kehidupan demokrasi (berimbang antara kebebasan dan kekuasaan-red)," katanya.

Yudhoyono yang akan mengakhiri masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang percaya meski saat ini proses pematangan demokrasi masih berjalan, namun bangsa Indonesia pada saatnya nanti akan menemukan titik keseimbangan antara kebebasan yang berkembang dan stabilitas politik.

Dalam acara yang dihadiri oleh pimpinan media massa, praktisi jurnalistik dan juga tokoh-tokoh di berbagai bidang lainnya, Presiden mengatakan kritikan pers kepadanya selama 10 tahun terakhir ini dipandangnya sebagai salah satu upaya untuk mencegah presiden dan pemerintahannya melakukan kesalahan.

"Beberapa kali Ibu Ani bilang, kok ini keras betul, berlebihan, itu wajar saja (pandangan seperti itu-red), kita manusia biasa. Namun 'over all' kalau dilihat dalam bingkai yang utuh justru saya yang ucapkan terima kasih. Teman-teman pers ikut selamatkan saya untuk tidak salahgunakan kekuasaan. Motivasinya untuk mengontrol agar pilihan saya tidak keluar dari koridor demokrasi dan nilai di konstitusi kita dan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengatakan pers hendaknya tetap kritis pada pemerintah namun dalam motivasi untuk mendorong kemajuan dan mencegah terjadinya kesalahan.

 























Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua