Kamis, 11 September 2014

Indonesia, Negara Hukum Tanpa Presiden Bergelar SH

Orang hukum dinilai belum bisa menegakan hukum di Indonesia secara baik.
MAR/RZK
Istana Negara. Foto: presidenri.go.id


 


Indonesia adalah negara hukum. Itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, ironisnya, sepanjang republik ini berdiri, Indonesia tidak pernah dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang ilmu hukum. Trend ini terus berlanjut dengan terpilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dalam pilpres 2014.


Tidak jelas apa alasan mengapa belum ada presiden Indonesia yang bergelar sarjana hukum. Namun, fenomena ini menunjukan bahwa rakyat Indonesia belum percaya dengan sarjana hukum memimpin bangsa ini. Padahal, di era kemerdekaan, tak sedikit para founding fathers yang bergelar mesteer in de rechten (sarjana hukum).


Meski banyak pendiri negara yang bergelar Mr, tetapi mereka hanya dianggap pandai berdebat. Presiden Soekarno pernah mengutarakan “ketidaksukaannya” dengan para sarjana hukum yang dianggap terlalu banyak omong. “Met de juristen kunnen wij geen revolutie maken (dengan sarjana hukum, kita tak bisa menyelesaikan revolusi,-red),” demikian ucapan Bung Karno yang terkenal itu.


Dalam sejarah republik Indonesia, prestasi tertinggi sarjana hukum di tingkat eksekutif adalah sebagai wakil presiden. Dia adalah Soedarmono, SH, wakil presiden Indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988-1993. Selain di dunia hukum, Soedarmono juga aktif di dunia kemiliteran.


Presiden Republik Indonesia Sepanjang Sejarah














































No.




Nama




Latar Belakang Pendidikan




1




Soekarno




Teknik Sipil (insinyur)




2




Soeharto




Militer




3




Bacharuddin Jusuf Habibie




Teknik Mesin dan Teknik Penerbangan




4




Abdurrahman Wahid




Studi Islam dan Sastra




5




Megawati Soekarnoputri




Psikologi (tidak selesai)




6




Susilo Bambang Yudhoyono




Militer




7




Joko Widodo




Kehutanan



Pasca Belanda mundur pada 1949, Soedarmono menyelesaikan pendidikan menengah sebelum pergi ke Jakarta pada 1952 untuk bergabung dengan Akademi Hukum Militer. Dia menyelesaikan sekolahnya itu pada 1956. Lalu, Soedarmono diangkat sebagai jaksa tentara pada periode 1957-1961. Pada 1962, Soedarmono menerima gelar dalam ilmu hukum setelah menyelesaikan kursus di Militer Hukum Universitas. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Soedharmono).


Selain Soedarmono, ada nama Yusril Ihza Mahendra yang nyaris menjadi presiden di era reformasi. Kala itu, pakar hukum tata negara ini sempat menjadi calon presiden (capres) bersaingan dengan Gus Dur dan Megawati dalam pemilihan presiden di MPR. Namun, Yusril mundur di tengah jalan untuk “memberi jalan” kepada Gus Dur menjadi presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua