Berlangganan Pro

Isu Hangat

11 September 2014

UU Perkawinan Digugat

Setelah hiruk pikuk sengketa Pilpres 2014, MK saat ini tengah menangani beberapa permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan pertama diajukan beberapa mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum, mempersoalkan aturan Pasal 2 ayat (1) dengan maksud meminta tafsir agar perkawinan beda agama dilegalkan. Permohonan kedua diajukan LSM yang mempersoalkan batas usia perkawinan.

UU Perkawinan Digugat — Hukumonline

Negara Jangan Intervensi Keabsahan Kawin Beda Agama

Negara Jangan Intervensi Keabsahan Kawin Beda Agama

Negara seharusnya cukup memfasilitasi pencatatan. Komnas HAM apresiasi permohonan judicial review UU Perkawinan.

Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part II)

Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part II)

Harus dipikirkan pertimbangan sosiologis.

Lagi, Batas Usia Nikah Dipersoalkan

Lagi, Batas Usia Nikah Dipersoalkan

Sebaiknya membuat perbandingan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Hakim Beri Masukan Pemohon Kawin Beda Agama

Hakim Beri Masukan Pemohon Kawin Beda Agama

Pemohon meminta mempertajam posita permohonan yang dielaborasi dengan aspek filosofisnya.

Batas Usia Kawin Cegah Pernikahan Dini

Batas Usia Kawin Cegah Pernikahan Dini

Pengaturan batas umur perkawinan memberi kepastian hukum.

Batas Usia Pernikahan Digugat

Batas Usia Pernikahan Digugat

Batas usia nikah seharusnya dinaikkan. Usia 16 tahun menikah tak sejalan dengan hak untuk tumbuh dan berkembang. Secara medis juga merugikan perempuan.

Dukcapil Diminta Hati-hati Proses Akta Kelahiran

Dukcapil Diminta Hati-hati Proses Akta Kelahiran

Agar tak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hakim Agama Diminta Perhatikan Hak-Hak Anak

Hakim Agama Diminta Perhatikan Hak-Hak Anak

MA berharap hasil Rakernas ini ditindaklanjuti hakim-hakim agama di seluruh Indonesia.

Pemerintah Siapkan Aturan Anak Luar Nikah

Pemerintah Siapkan Aturan Anak Luar Nikah

Belum bisa dipastikan, apakah dalam bentuk PP atau masuk ke RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Belum Ada Draf PP Anak Luar Nikah

Belum Ada Draf PP Anak Luar Nikah

Tergantung pada usulan Kementerian Agama.

Putusan MK ‘Tak Bermanfaat’ untuk Anak Luar Kawin

Putusan MK ‘Tak Bermanfaat’ untuk Anak Luar Kawin

Pasalnya hak keperdataan anak luar kawin masih belum terjamin.

Imam H Wibowo/Ali Salmande

Pemerintah Harus Segera Buat PP Anak Luar Kawin

Pemerintah Harus Segera Buat PP Anak Luar Kawin

PP Anak Luar Kawin adalah amanat UU Perkawinan ‘yang terlupakan’ lebih dari 38 tahun.

MK Tolak “Gugatan” Halimah

MK Tolak “Gugatan” Halimah

Akil berpendapat alasan cerai bertengkar bertentangan dengan prinsip mempersukar perceraian seperti dianut dalam UU Perkawinan.

PPP Kritik Putusan MK tentang Anak Luar Nikah

PPP Kritik Putusan MK tentang Anak Luar Nikah

Ketua MUI Ibaratkan MK Seperti Tuhan

Ketua MUI Ibaratkan MK Seperti Tuhan

MUI mendesak agar UU MK direvisi.

Pro Kontra Status Anak Luar Kawin

Pro Kontra Status Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam. Bisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian.

Putusan MK Semata Lindungi Anak Luar Kawin

Putusan MK Semata Lindungi Anak Luar Kawin

Putusan MK tidak terkait sah atau tidaknya perkawinan.

Hakim MK Sarankan Machica Tes DNA Anaknya

Hakim MK Sarankan Machica Tes DNA Anaknya

Putusan MK Berpengaruh pada Hukum Waris

Putusan MK Berpengaruh pada Hukum Waris

Namanya bukan warisan, karena akan bertabrakan dengan konsep dasar hukum Islam. Bisa diganti dengan sedekah atau hibah.

MK: Laki-Laki “Buaya Darat” Wajib Bertanggung Jawab

MK: Laki-Laki “Buaya Darat” Wajib Bertanggung Jawab

Setelah putusan ini, nanti laki-laki tidak bisa menghindar lagi dari tanggung jawabnya.

Anak Luar Nikah Juga Urusan Bapak Biologis

Anak Luar Nikah Juga Urusan Bapak Biologis

Setelah putusan ini, Machica Mochtar akan berbicara dengan keluarga (alm) Moerdiono.

Ahli: Alasan Cerai Bertengkar Diskriminatif

Ahli: Alasan Cerai Bertengkar Diskriminatif

Quran dan Hadist tidak menjabarkan secara spesifik sebab-sebab terjadi perceraian.

Alasan Cerai Bertengkar Rugikan Perempuan

Alasan Cerai Bertengkar Rugikan Perempuan

Janda Cendana Uji Aturan Perceraian

Janda Cendana Uji Aturan Perceraian

Pemohon meminta Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan dicabut.

Ahli: UU Perkawinan Mengandung <i>Mudharat</i>

Ahli: UU Perkawinan Mengandung Mudharat

MK disarankan mengkoreksi keberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Macicha Akan Hadirkan Dua Ahli

Macicha Akan Hadirkan Dua Ahli

Pemohon berharap penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Tangerang dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang ini.

Pencatatan Perkawinan Justru Lindungi Warga Negara

Pencatatan Perkawinan Justru Lindungi Warga Negara

Pemerintah dan DPR menganggap permohonan pemohon bukan persoalan konstitusionalitas melainkan persoalan penerapan hukum.

Penghapusan Aturan Anak Luar Kawin Akan Berimplikasi Luas

Penghapusan Aturan Anak Luar Kawin Akan Berimplikasi Luas

Hakim meminta pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya.

Artis Dangdut Uji UU Perkawinan ke MK

Artis Dangdut Uji UU Perkawinan ke MK

Pemohon diminta untuk mempertajam dalil permohonannya untuk menyatakan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.

Aliran Kepercayaan Semakin Mendapat Legitimasi Hukum

Aliran Kepercayaan Semakin Mendapat Legitimasi Hukum

Sebagian besar berupa pengakuan dalam bidang administrasi kependudukan.

MK: Negara 'Wajib' Mengatur Soal Poligami

MK: Negara 'Wajib' Mengatur Soal Poligami

MK berpendirian, poligami justru harus diatur oleh negara untuk menjamin keadilan sosial, terutama dalam ranah keluarga. Pembedaan ketentuan bagi muslim dan non musli untuk berpoligami bukan bentuk diskriminasi. Pemohon mengaku kecewa.

Poligami Terbukti Menaikkan Angka Perceraian

Poligami Terbukti Menaikkan Angka Perceraian

Dalam sidang uji materiil UU perkawinan, pemerintah membeberkan data perceraian akibat poligami yang melonjak tiap tahun. Namun ada yang berpandangan bahwa poligami adalah ibadah sehingga ia merupakan non derogable right.

Menanti Pengakuan Perkawinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan

Menanti Pengakuan Perkawinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan

Setelah Konghucu diakui negara, kini giliran penganut aliran kepercayaan yang menanti pengakuan.

Tags:

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com