Sabtu, 13 September 2014

Pemerintah Baru Harus Jamin Kebebasan Beragama

Jangan mengulangi kesalahan pemerintahan sekarang yang abai dalam menjamin pelaksanaan kebebasan beragama.
ADY

Berbagai perwakilan komunitas agama dan kepercayaan yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mendesak pemerintahan yang baru terpilih untuk menjamin pemenuhan hak .
 
Menurut Sekretaris Umum ICRP, Imdadun Rahmat, Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap kelompok agama atau keyakinan tertentu. Mengacu pasal 29 ayat (2) UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. “Oleh sebab itu, upaya-upaya diskriminasi berbasis agama merupakan tindakan melanggar hukum dan inkonstitusional,” kata Imdadun dalam jumpa pers di kantor ICRP di Jakarta, Jumat (12/9).
 
Pemerintahan terpilih, dikatakan Imdadun, harus menegakkan hak-hak warga negara dan melindungi semua warganya dari ancaman pelanggaran HAM. Ia menilai selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, bermacam komunitas agama dan berkeyakinan luput dari perhatian. Misalnya, komunitas Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah 10 tahun ini terusir dari kampungnya dan menjadi pengungsi. Ironisnya, tidak ada kebijakan yang jelas dari pemerintah. Begitu juga dengan pengungsi Syiah Sampang.
 
Vice President ICRP, Johannes Hariyanto, menyayangkan sikap pemerintahan sekarang yang melakukan pembiaran terhadap persoalan kebebasan beragama. Bahkan di beberapa kasus, ia melihat aparat pemerintah menjadi pelaku tindak intoleransi. “Kami berharap pada pemerintahan baru,” ujarnya.
 
Bagi Hariyanto, pemerintah tidak tepat masuk ke ranah teologi warganya dalam beragama dan berkeyakinan karena itu hak asasi. Pemerintah tidak perlu menentukan mana agama yang resmi atau tidak. Misalnya, dalam RUU Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB), pemerintah mengatur hal yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga, pemerintah hanya menggunakan tafsir tertentu.
 
Menurut Hariyanto, tafsir tunggal itu akan digunakan untuk mengatur hal yang berkaitan dengan penodaan agama. Jika dianggap melakukan penodaan maka bisa dipidana. Untuk itu ia menolak RUU KUB karena pemerintah harusnya menjamin, bukan mengatur hak warganya dalam melaksanakan hak beragama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadah. “Kalau negara mengatur maka negara bisa memidana. Kalau menjamin, maka kalau lalai yang dipidana ya negara,” urai Hariyanto.
 
Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom, menilai pemerintah salah dalam mengatur pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta beribadah. Sehingga, kerukunan yang tercipta selama ini, dari masa orde baru sampai sekarang seolah karena diatur. Oleh karenanya, masyarakat harus meyakinkan pemerintahan baru nanti agar kerukunan yang ada harus otentik.
 
Sayangnya, tidak ada mekanisme pengaduan keluhan yang tersedia jika hak konstitusional masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah tidak terjamin. Menurutnya, itu menunjukkan adanya kekosongan hukum.
 
Selain itu, pemerintahan yang baru nanti wajib membenahi kementerian agama. Sebab, Gomar melihat terjadi pengkotak-kotakan dalam unit kerja di dalam kementerian berdasarkan agama resmi yang diakui. Padahal, kalau bicara nasionalisme dan ke-Indonesiaan, hal itu harusnya tidak terjadi. “Peran dan tugas kementeriaan agama harus dibenahi,” pungkasnya.
kebebasan beragama















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua