Selasa, 16 September 2014

Pekerja Bantuan Hukum Dukung Pengesahan RUU Advokat

ADY

Sejumlah advokat dari berbagai lembaga bantuan hukum yang tergabung dalam Koalisi Pekerja Bantuan Hukum Indonesia (KPBHI) mendukung pengesahan RUU Advokat. KPBHI terdiri dari advokat yang berasal dari LBH Inpartit dan LBH Organisasi Advokat Indonesia, LBH Aspek Indonesia, LKBH Mapan, LBH Buruh Migran Indonesia, YLBH Pondasi Keadilan, LBH Pendidikan, LBH Pembela NKRI dan Seven Strategic Studies.
 
Anggota KPBHI dari LBH Aspek Indonesia, Ahmad Fauzi, menjelaskan KPBHI menilai RUU Advokat sebagai jawaban atas konflik yang terus terjadi di kalangan advokat. Fauzi mengatakan RUU Advokat dapat mengembalikan kehormatan profesi advokat karena mengamanatkan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN).
 
Keberadaan DAN diharapkan dapat mengawasi standar mutu dan etika advokat. RUU itu juga dinilai bisa selaras dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum karena menjelaskan kewajiban advokat untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.
 
“Keberadaan RUU Advokat ini memperkuat kedudukan dari profesi Advokat itu sendiri,” kata Fauzi dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Selasa (16/9).
 
KPBHI menilai RUU Advokat memuat ketentuan yang membuat terobosan. Diantaranya, sumpah advokat tidak perlu lagi dilakukan di Pengadilan Tinggi, tapi cukup oleh Ketua organisasi advokat.








Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua