Kamis, 18 September 2014

Aktivis Pers Qatar Tolak UU Cybercrime

ANT

Kelompok pembela hak pers, Kamis, mendesak Qatar membatalkan sejumlah pasal dalam undang-undang kejahatan dunia maya (cybercrime) karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat di negara tersebut.

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengatakan bahwa pasal multi tafsir dari Undang-Undang Anti Kejahatan Dunia Maya --yang disahkan pada pakan ini-- dapat digunakan untuk membatasi kebebasan pers dan memenjarakan wartawan.

"Undang-undang itu memang untuk menghentikan kejahatan maya, namun setidak-tidaknya dua pasal akan sangat mengganggu kebebasan berpendapat, yang bukan tindak pidana," kata Sharif Mansour, Koordinator CPJ untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dalam pernyataan tertulis.

"Pemerintah Qatar harus membatalkan semua pasal dalam undang-undang yang dapat mengekang kebebasan pers. Jika tidak maka akan terjadi perdebatan publik antara pemerintah Qatar dengan penduduknya sendiri," kata Mansour.

Pasal Enam menetapkan hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda 137.300 dolar AS terhadap pihak yang mendirikan dan mengatur website yang menyebarkan "berita bohong dengan tujuan menggangu keamanan nasional".

Sementara Pasal 8 menetapkan hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda 27.500 dolar AS untuk "pelanggaran nilai-nilai sosial, atau mempublikasikan berita, foto, audio, video yang terkait dengan kehidupan pribadi seseorang, meskipun hal itu benar".

Satu pasal lain juga menetapkan hukuman bagi tindakan penyebaran fitnah melalui internet.

CPJ sebelumnya pada Mei lalu mendesak Qatar mempertimbakan kembali undang-undang itu setelah disahkan oleh kabinet. CPJ mengaku telah menerima jawaban pemerintah yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut "tidak memasukkan pembatasan kebebasan pers".














Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua