Senin, 22 September 2014

Chuck Suryosumpeno: Belajar Asset Recovery ke Negeri Belanda

Lima konsep asset recovery adalah penelurusan, pengamanan, perampasan, pengembalian, dan pemeliharaan aset.
RZK
Foto: Istimewa

Hingga detik ini, Republik Indonesia masih terus berjuang memberantas korupsi. Sudah banyak pelaku korupsi yang dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Apakah itu cukup? Apakah memenjarakan banyak koruptor berarti Indonesia sudah sukses memberantas korupsi? Jawaban atas dua pertanyaan ini bisa ya atau bisa tidak, tergantung dari sudut pandang masing-masing.

Namun, Kejaksaan memandang memberantas korupsi tidak berhenti pada menjatuhkan pidana badan kepada terdakwa saja. Lebih dari itu, mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi juga penting. Menyadari hal ini, Kejaksaan dalam beberapa waktu belakangan ini tampak serius mengurusi pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA).

PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Meskipun baru terbentuk tahun ini, PPA sudah mampu menjalin jaringan internasional. Agustus 2014 lalu, di Yogyakarta, PPA menjadi tuan rumah “Annual General Meetting of Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pacific Countries”. Tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan menjadi Presiden Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pacific (ARIN-AP).  

Di sela-sela acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur DI Yogyakarta, Paku Alam IX, hukumonline mendapat kesempatan mewawancari Kepala PPA, Chuck Suryosumpeno. Selama kurang lebih dari satu jam, Chuck memaparkan tentang pentingnya pemulihan aset, konsep integrated asset recovery system, dan beberapa hal terkait lainnya. Berikut ini petikan wawancaranya:

Kenapa pemulihan aset itu penting?
Kita punya masalah besar dalam penegakan hukum, karena selama ini penegakan hukum kita lebih fokus kepada pelakunya. Mereka kadang-kadang lupa terhadap aset kejahatannya. Ilustrasinya seperti ini, misalnya kita kecopetan di mal. Lalu, satpam mal datang sambil menunjukkan pelakunya yang sudah ditangkap. Kita tentu lega. Tetapi, itu baru satu kepuasan. Berikutnya, copet menunjukkan dompet yang dicopet. Ini kepuasan yang kedua. Lalu, kepuasan yang ketiga adalah ketika dompetnya dibuka, isinya utuh.

Dari kejadian itu, maka banyak pelanggan ingin belanja di mal itu karena aman. Copet tidak ingin nyopet lagi di situ, karena penegak hukumnya bagus. Trus akibatnya, mal itu jadi ramai kan. Bisnisnya jadi bagus.

Jadi, analoginya gini, mal itu negara, terus copet itu penjahat, dompet itu aset, dan satpam itu penegak hukum. Nah, penegak hukum di Indonesia muaranya itu di Kejaksaan, ya kan? Makanya dibentuk Pusat Pemulihan Aset. Jadi, Pusat Pemulihan Aset itu bukan mengambil alih kewenangan, namun mengoptimalkan kewenenangan-kewenangan yang ada. Mengintergrasikan. Muncul lah kemudian konsep integrated asset system, sistem pemulihan aset terpadu.

Jadi kita mengintegrasikan. Integrated Asset System itu, kita mengintegrasikan semua agensi, kewenangan, instasi untuk hidup bersama dan fokus kepada assetnya (terkait tindak pidana, red).

Bagaimana perkembangan PPA di jaringan internasional?
Satgas (satuan tugas pemulihan aset, red) punya pengalaman aneh. Ketika, kita harus mencari suatu aset di luar negeri, ternyata yang terjadi di sana aset tersebut sudah habis, sudah hilang. Bagaimana men-tracing-nya (melacak)? Jalur formal dipakai lamban, jalur formal tuh pakai MLA (Mutual Legal Assistance). Itukan birokrasinya begitu, nah kalau negaranya lagi konflik sama negara kita, dia nggak mau. Susah itu.

Akhirnya, negara-negara internasional itu sepakat untuk membuat yang lebih simpel, yaitu direct contact tapi informal way, jadi tidak berbelit-belit. Kemudian ketemu suatu organisasi yang luar biasa, yaitu ARIN (Asset Recovery Inter Agency Network). Kita ketemu ARIN? Aset yang kita cari ternyata ada di negara anggota ARIN. Kitaminta tolong ARIN untuk men-trace lalu ARIN bilang, “kalau memang mau bantuan kami, kamu harus menjadi bagian dulu dari kami. Karena kamu harus tahu apa yang ada di pikiran kami, mindset kami seperti apa”.

Kita apply lalu dia kirim pertanyaan “sejauh mana pengetahuan Anda tentang international asset recovery?” Saya jawab setahu saya, sesuai dengan KUHAP. Akhirnya, ditolak. Saya lapor Jaksa Agung. Terus Pak Basrief (Jaksa Agung, Basrief Arief, red) telepon Jaksa Agung Belanda, “ajari anggota saya tentang Asset Recovery International”. Dikirimlah saya dengan anggota Satgas ke Belanda, disekolahkan saya di Belanda. Enggak lama sih, cuma dua minggu tapi intensif.

Setelah dari Belanda, lalu bagaimana perkembangannya?
Selama ini kan ada empat konsep asset recovery yaitu penelurusan, pengamanan, perampasan, dan pengembalian. Satu yang belum dimasukkan adalah pemeliharaan aset. Itu harus masuk karena Jaksa Agung punya kewenangan pengurusan (aset) dalam undang-undang kita. Jadi, ada lima konsep ya, itu sedang dijalankan. Tiba-tiba muncul kasus Asian Agri, itu kasus kita yang pertama, Tuhan kasih cobaan tuh.

Nah ini masalahnya begini, ini eksekusi Rp2,5 triliun. Ini gila loh, kalau salah kita menerapkan power kita, bisnisnya bisa berantakan. Contoh, kasus Dipasena kan rusak tuh bisnisnya. Akhirnya apa yang terjadi, itu kan asetnya (Dipasena) Rp7 triliun, hancur itu bisnisnya gara-gara penegakan hukum.

Gimana caranya supaya kita tidak disalahkan? Lalu kita menjalankan program asset recovery melalui lima konsep tadi. Kita coba diterapkan di eksekusi. Ternyata bisa, dan kita malah memunculkan satu fenomena baru yaitu efektif dan efisien pemulihan aset.

Pemulihan aset itu ada dua, forcing (paksa) dan voluntary (sukarela). Yang terjadi di kasus Asian Agri adalah voluntary.

Yang menarik, dari daftar keanggotaan ARIN-AP tidak ada nama Singapura, padahal orang yang diduga melakukan korupsi Indonesia seringkali kabur ke negara itu?
Jadi pada awalnya tahun 2013, Singapura ikut masuk ke dalam rapat pertama enam negara. Singapura termasuk yang mengusulkan pembentukan ARIN-AP. Tetapi, setelah itu, kalau kita undang, pihak Singapura mengaku sibuk, sampai sekarang sibuk. Singapura tetap sebagai inisiator ARIN-AP, tetapi kita undang dia nggak datang-datang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua